TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan investasi pembangunan pembangkit listrik oleh sektor swasta sebesar US$ 33 miliar. Target itu untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang listrik nasional.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Jarman mengatakan pada total kebutuhan investasi untuk pembangkit listrik periode 2011-2020 sebesar US$ 67,81 miliar. "Di bidang pembangkit, diharapkan 50 persen swasta, 50 persen PT PLN (Persero),"kata Jarman, Rabu, 29 Agustus 2012.
Menurut dia, kebutuhan dana terbesar adalah untuk membangun pembangkit listrik. Dalam periode 10 tahun secara total dibutuhkan investasi sebesar US$ 96,205 miliar untuk menambah kapasitas dan jaringan transmisi serta distribusi.
Dalam periode tersebut direncanakan terdapat tambahan pasokan daya listrik sebesar 55.345 Megawatt. Sebesar 31.353 Megawatt dipasok oleh PT PLN, sementara produsen listrik swasta memproduksi 23.993 Megawatt.
Selain itu juga dibutuhkan investasi sebesar US$ 14,92 miliar untuk jaringan transmisi dan US$ 13,46 miliar untuk jaringan distribusi.
Jarman menjelaskan pada 2012 disediakan dana dari APBN sebesar Rp 9,2 triliun untuk transmisi dan distribusi sementara pada 2013 direncanakan sebesar Rp 10,1 triliun. "Transmisi dan distribusi harus dibiayai oleh PLN dan pemerintah karena ini sifatnya natural monopoli, harus open access," kata Jarman.
Pemerintah menyatakan untuk mendukung program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) maka dibutuhkan tambahan pasokan listrik hingga 90 ribu megawatt pada periode 2011 hingga 2025.
Hingga saat ini PLN baru menyusun rencana penambahan kapasitas sebesar 55.345 Megawatt dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2011-2020. Sementara untuk sisa kebutuhan sekitar 35.000 Megawatt - 40.000 Megawatt akan dimasukkan dalam RUPTL 2021-2030.
BERNADETTE CHRISTINA
