Jokowi diminta tak keluarkan izin pembangunan Kedubes AS

MERDEKA.COM. Puluhan jamaah organisasi Islam (Ormas) Hizbut Tahrir kembali mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta agar izin mendirikan gedung Kedubes Amerika Serikat (AS) tidak dikeluarkan.

"Tentu itu akan memberikan pengaruh sangat besar kepada masa depan negara kita," ujar salah satu juru bicara Hizbut Tahrir Ustaz Ismail didampingi Jokowi, Balai Kota Jakarta, Jumat (22/2).

Menanggapi tuntutan Hizbut Tahrir, mantan wali kota Solo ini tidak dapat memberikan keputusan saat ini. Sebab, surat pengajuan izin mendirikan bangunan Kedubes AS belum diterimanya.

"Saya menyampaikan, pengajuannya saja belum sampai ke Pemprov. Belum sampai ke dinas, ya saya enggak bisa menjawab. Jangan-jangan saya jawab nanti enggak mengajukan. Wong belum mengajukan, gimana saya mau menjawab," jelas Jokowi.

Namun, politikus PDIP ini tetap akan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Hizbut. Bagi dirinya semua masukan dari elemen masyarakat termasuk Hizbut Tahrir menjadi bahan pertimbangan.

"Apapun input yang diberikan kami terima, dan itu juga nanti kalau seandainya nanti ada pengajuan, ya menjadi pertimbangan, bahwa ada keberatan-keberatan dari ormas, Hizbut Tahrir, dan lain-lain," terangnya.

Jokowi pun tidak mau berandai-andai apabila nantinya gedung Kedubes telah dibangun. Karena, setiap pengajuan izin mendirikan bangunan harus melalui syarat yang ada.

"Lah wong belum mengajukan kok pakai seandainya, kan belum mengajukan, kalau udah mengajukan, dicek syaratnya. Belum tentu bisa komplit juga," tandasnya.