Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat minta Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyikapi dampak rasionalisasi dari kenaikan Upah Minimum Regional.
Jumhur pada Munas Apjati di Bandung, Kamis, mengatakan, dampak dari kenaikan upah Minimum Regional (UMR) berupa turunnya investasi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Rasionalisasi PHK merupakan gejala yang tidak terelakkan. Perusahaan akan menuntut profesional tinggi agar investasi jalan terus. Namun bagi yang terkena PHK, tentu harus dicarikan pekerjaan berupa kesempatan kerja di luar negeri," katanya melalui surat elektronik.
Pemerintah, kata Jumhur, melalui promosi yang sudah berjalan selama ini sudah menyiapkan ribuan kesempatan kerja sektor non-PLRT (penata laksana rumah tangga) di luar negeri.
"Puluhan ribu lowongan kerja semi-skill dan skill tersedia di banyak negara pada jam dan hari yang sama anda ber-Munas," kata Jumhur.
Kepada peserta Munas, Jumhur meminta agar mereka memanfaatkan ketersediaan informasi kerja yang dimiliki pemerintah.
"Saatnya Apjati mengakhiri era bermusuh-musuhan dengan pemerintah," kata Jumhur yang disambut tepuk tangan hadirin.
Bersama pemerintah, kata Jumhur, PPTKIS harus bekerja sama mendorong peningkatan penempatan TKI formal ke mancanegara.
Jumhur mengakui peran PPTKIS cukup besar dalam mencarikan solusi dari gejala PHK secara masif.(rr)
