Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak pendapat sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penyebab banjir di berbagai daerah termasuk DKI Jakarta adalah disebabkan proses pembangunan yang dilakukan oleh pengembang.
"Kami masih menghadapi beberapa masalah yang sesungguhnya bukan hal baru lagi, antara lain adanya persepsi atau citra yang keliru selama ini seolah-olah pengembang menjadi penyebab bencana-bencana antara lain banjir," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti dan Kawasan Industri, Trihatma K Haliman di Jakarta, Selasa.
Menurut Trihatma, hal tersebut harus diluruskan dan juga menyatakan bahwa kalangan pebisnis pengembang juga siap untuk menghadapi audit lingkungan terhadap proyek yang mereka kerjakan.
Ia mencontohkan, perusahaannya juga sudah bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung (PSLH ITB) dan sedang melaksanakan audit lingkungan terhadap berbagai proyek yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan.
Sebelumnya, Kadin telah mengusulkan kepada pemerintah sejumlah langkah antisipatif di sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi dampak banjir.
"Bencana banjir yang kerap mengganggu kinerja dan produktivitas nelayan. Kadin mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan kalangan dunia usaha," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Jumat.
Yugi memaparkan, langkah antisipatif tersebut antara lain adalah memastikan seluruh program infrastruktur pemerintah yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan segera diwujudkan seperti penyediaan akses dari dan ke pelabuhan ikan di seluruh Indonesia secara memadai.
Hal itu, lanjutnya, mengingat akses tersebut akan dilalui oleh truk-truk dan kontainer bermuatan besar, bagi keperluan pengiriman ikan.
"Dengan tersedianya infrastruktur memadai, maka dampak banjir dapat diminimalisasi terhadap kinerja perikanan nasional," katanya.
Sementara itu, pakar hidrologi dari Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan kerugian akibat banjir di wilayah DKI Jakarta akan semakin besar jika tidak segera diatasi.
"Jika tidak diatasi, kerugian akibat banjir akan semakin besar di atas Rp10 triliun setiap tahunnya," ujar Firdaus dalam acara pemaparan mengenai terowongan multifungsi di Jakarta, Jumat (15/2).
Ia memaparkan, kerugian akibat banjir sepanjang banjir besar pada tahun 2002, 2007, dan 2013 mencapai Rp38,7 triliun. Dengan perincian kerugian akibat banjir di Jakarta pada tahun 2002 mencapai Rp9,9 triliun, kemudian banjir 2007 mencapai Rp8,8 triliun dan banjir 2013 mencapai Rp20 triliun.(tp)
