Kasus Bank Century: Inilah Penjelasan Abraham & Reaksi Pakar Hukum

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penjelasan resmi mengenai simpang siurnya status dua Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, dan Siti Chalimah Fadjrijah, dalam kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

"Seseorang dinyatakan tersangka jika telah diputuskan secara bersama antara pimpinan KPK dengan penyidik. Keduanya dalam ekspose perkara itu ditetapkan sebagai tersangka," ujar Abraham, di Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Menurut Abraham, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ibaratnya hanya persoalan administrasi semata. Karena dalam waktu tidak lama, Sprindik bisa segera dibuat dan disepakati.

Disinggung soal pasal yang dikenakan dan peranan keduanya dalam kasus itu, Abraham memaparkan bahwa hal tersebut akan dibicarakan lebih intensif. Keduanya bisa saja dijerat dengan pasal 3 UU Tipikor No. 20 Tahun 2001.

"Dalam Sprindik pun akan lebih didetailkan persoalan peranan keduanya dalam kasus ini hingga ditetapkan sebagai tersangka," ujar Abraham.

Dalam penetapan status hukum Budi Mulya dan Siti Ch Fadjrijah Abraham tidak menyinggung soal mantan Gubernur BI Boediono yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Terkait Boediono, sebelumnya Abraham mengatakan, bahwa lembaganya tidak berwenang menyelidiki Wapres Boediono karena dalam konstitusi ia seorang warga negara istimewa.

Karena itu, KPK menyerahkan masalah Boediono kepada DPR untuk menyelidikinya kemudian merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan. Namun, argumen Abraham Samad ini menimbulkan reaksi keras dari para pakar hukum tata negara.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai, KPK salah besar jika menyatakan tak memiliki kewenangan menyelidiki Boediono terkait kasus bailout Bank Century.

Menurut Margarito, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. KPK telah salah mengartikan pasal 7b UUD 1945 sebagaimana alasan KPK tidak bisa menyentuh Wapres Boediono.

"Kalau anda bicara pasal 7b itu berkaitan dengan sanksi, yang itu konteksnya proses konstitusional. Tapi sebaliknya yang mereka selidiki adalah kasus kriminal dan tindak kejahatan korupsi," tegas Margarito kepada INILAH.COM.

Reaksi keras juga datang dari Ketua MK Mahfud MD. Menurut Mahfud, tidak satupun pasal konstitusi mengatur perlakuan khusus kepada presiden dan wapres yang melakukan tindak pidana. Dia tidak sependapat DPR merupakan lembaga yang berhak memeriksa presiden dan wapres.

Mahfud menegaskan, penanganan kasus korupsi secara hukum pidana dan hukum tata negara berbeda. Dalam hal kewenangan, MK bisa memeriksa dugaan korupsi kepala negara setelah mendapat rekomendasi dari DPR seperti diatur pasal 7b UUD 1945. Jadi produknya adalah hukum politik yang digunakan DPR untuk memakzulkan presiden atau wapres.

"MK tidak boleh memeriksa kasus pidana presiden atau wapres. Pidananya tetap dilakukan KPK, kejaksaan atau kepolisian," tegas Mahfud.

Hal sama dinyatakan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Dia menilai KPK melempar tanggung jawab pengusutan kasus yang menyeret Boediono ke DPR. Sebab, sebelumnya DPR sudah merekomendasikan kepada KPK untuk menyidiki kasus dana talangan sebesar Rp6,7 triliun itu.

Yuril menegaskan, KPK berhak memeriksa Boediono apalagi kasusnya terjadi ketika Boediono menjabat Gubernur BI. [yeh]