Kasus Grasi Ola, Bukti Kinerja Menteri Amir Buruk

INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY harus segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin karena telah memberikan informasi salah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberian grasi terhadap terpidana mati kasus narkoba Mairike Franola atau Ola.

"Ini membuktikan kinerja buruk Menteri Hukum dan HAM. Presiden harus mengevaluasi, karena memberikan info sesat, bahwa Ola hanya sebagai kurir, namun ternyata Ola merupakan aktor pengendali pengedar narkoba," kata anggota DPR Fraksi PKS Misbhakun ketika dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Minggu (11/11/2012).

Menurut Misbakun, seharusnya posisi Amir Syamsudin sebagai pengacara posisinya pro ke pemerintah, bukan malah membela Ola. "SBY harus lebih teliti lagi untuk memberikan sebuah grasi, apakah ada unsur pertimbangan hukum sendiri," tuturnya.

Seperti diketahui, presiden mengabulkan grasi Ola yang dikeluarkan pada 26 September 2011 dengan Keputusan Presiden Nomor 35/G/2011. Artinya, Ola mendapatkan pengampunan dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Namun, setelah mendapatkan grasi ternyata Ola masih mengendalikan transaksi narkoba dari dalam tahanan. Ini diketahui setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap anak buah Ola di Bandara Husen Sastranegara, Bandung.

Tuntutan evaluasi, sebelumnya juga datang dari pengamat hukum dan tata negara, Margarito. Dia menyarankan presiden mengevaluasi khusus Menkum dan HAM Amir Syamsuddin, karena Amir memiliki andil besar dalam pemberian grasi kepada Ola.

"Konsekuensinya presiden harus evaluasi Menkum dan HAM. Karena kontribusinya sehingga muncul putusan grasi untuk penjahat narkoba, Ola. Yang sekarang sudah dicabut," kata Margarito.[yeh]