Bamako (AFP/ANTARA) - Sebuah kelompok bersenjata Arab yang dibentuk belum lama ini memperketat cengkeramannya atas kota Timbuktu, Mali utara, Jumat, kata sejumlah saksi.
Front Pembebasan Nasional Azawad (FNLA) memasuki kota itu sehari setelah para pemimpin Afrika barat setuju mengirim pasukan ke Mali yang dilanda kudeta dan perpecahan, namun untuk saat ini mereka hanya akan ditempatkan di ibu kota Mali, Bamako.
Beberapa saksi mengatakan, sekitar 100 kendaraan yang penuh dengan gerilyawan bersenjata memasuki Timbuktu, Jumat, setelah mereka menguasai pintu-pintu masuk timur dan selatan kota itu sehari sebelumnya.
Kelompok baru itu mengumumkan keberadaannya pada 8 April dan menyatakan memiliki sekitar 500 anggota yang tidak ingin melihat Mali utara memisahkan diri, dan mereka tidak mendukung agenda muslim garis keras.
Sikap itu berbeda dari kelompok-kelompok gerilya lain yang memasuki wilayah tersebut dalam sebulan ini, dimana gerilyawan Arab Tuareg mendeklarasikan Mali utara sebagai sebuah negara merdeka, dan kelompok Islamis berusaha memberlakukan hukum sharia.
"Kami datang ke sini untuk membela dan melindungi kawasan kami," kata anggota FNLA Ahmed Ould Mamoud.
Kelompok itu dipimpin oleh Mohamed Lamine Ould Sidatt, seorang pejabat terpilih di kawasan itu, dan operasi militernya dikomandani oleh seorang letnan kolonel yang membelot dari militer Mali, Housseine Khoulam.
Belum ada laporan mengenai kontak tembak atau korban dalam insiden itu.
Pada pertemuan puncak luar biasa di Pantai Gading, Kamis, Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) yang beranggotakan 15 negara memutuskan mengirim pasukan ke Mali dan Guinea-Bissau, yang dalam beberapa pekan ini juga dilanda kudeta.
Menurut beberapa pejabat, pasukan itu akan membantu peralihan Mali kepada pemerintahan sipil, setelah kelompok pasukan pemberontak menyerahkan kekuasaan pasca kudeta mereka pada 22 Maret.
Kudeta pasukan yang tidak puas itu dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja.
Pada 1 April, gerilyawan Tuareg menyatakan menguasai kota gurun Timbuktu, benteng terakhir pemerintah di Mali utara.
Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan "berakhirnya pendudukan Mali", Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA) mengatakan, mereka akan menjamin "ketertiban dan pemerintahan".
Timbuktu adalah kota besar terakhir yang jatuh ke tangan suku Tuareg dan gerilyawan muslim garis keras.
Kota yang berpenduduk sekitar 50.000 orang itu adalah lokasi warisan dunia PBB dengan julukan "mutiara gurun".
MNLA juga menyatakan lagi bahwa mereka "tidak memiliki hubungan dengan kelompok muslim garis keras dan... tujuan mereka adalah Azawad, rakyatnya dan kemerdekaannya".
MNLA pada pertengahan Januari meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang belum lama ini kembali dari Libya.
Ikut bergabung dengan mereka adalah tokoh Tuareg terkenal Iyad Ag Ghaly, yang memimpin pemberontakan pada tahun 1990-an dan kembali sebagai pemimpin Ansar Dine, yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida di Maghribi Islam.
Kedua pihak yang berperang itu memiliki hubungan yang mendua, namun MNLA menjauhkan diri dari tuntutan Ag Ghaly agar hukum sharia Islam diberlakukan di Mali.
Dalam serangkaian serangan kilat terhadap kota-kota di selatan, gerilyawan Tuareg berhasil mengatasi militer Mali, sementara sebuah kelompok pasukan pembangkang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure karena "ketidakmampuannya" dalam menangani konflik.
Angkatan bersenjata Mali telah lama mengalami kemunduran dan dalam posisi bertahan ketika mereka menghadapi kekerasan-kekerasan Al-Qaida di Maghribi Islam (AQIM) dan pemberontakan Tuareg di wilayah gurun utara luas, yang menjadi ajang penyelundupan narkoba dan senjata serta penyanderaan warga Barat. (ar)
