Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran per 20 Desember 2012 telah mencapai Rp128,2 triliun atau 67,4 persen dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp190,1 triliun atau 1,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan hal tersebut melalui pesan pendek yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.
Menurut Anny, defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.247,6 triliun atau 91,9 persen dari target Rp1.358,2 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.375,8 triliun atau 88,9 persen dari pagu Rp1.548,3 triliun.
"Realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 86,9 persen," katanya.
Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp943,1 triliun atau 92,8 persen dari target Rp1.016,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp301,3 triliun atau 88,3 persen dari target Rp341,1 triliun.
Sedangkan realisasi belanja pegawai mencapai Rp194 triliun atau 91,4 persen dari pagu Rp212,3 triliun, belanja barang Rp120,7 triliun atau 74,5 persen dari pagu Rp162 triliun dan belanja modal Rp123,5 triliun atau 70,2 persen dari pagu Rp176,1 triliun.
Anny menambahkan penyerapan belanja subsidi energi telah melampaui target, karena realisasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp186,7 triliun atau 135,9 persen dari pagu Rp137,5 triliun dan subsidi listrik Rp83,3 triliun atau 128,2 persen dari pagu Rp65 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penerimaan pajak mengalami perlambatan karena terjadi penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan.
Perlambatan penerimaan tersebut, lanjut dia, terjadi karena adanya penurunan produksi bahan mineral serta berkurangnya permintaan akibat krisis global yang melanda di Amerika Serikat dan Eropa.
"Secara umum ada penurunan, tapi yang kita lihat bukan karena faktor harga saat ini. (Memang) harga ada koreksi, tetapi yang ada karena produksi," katanya.
Terkait subsidi energi yang selalu melebihi target, Menkeu mengharapkan agar program pengendalian BBM bersubsidi segera berlaku efektif untuk mengurangi beban fiskal, paling cepat mulai tahun anggaran 2013.
Ia juga mengatakan penyerapan belanja modal masih akan mengalami penumpukan pada triwulan IV, seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. (ar)
