TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto memberikan dukungan atas naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras tahun 2012 sebesar 30 persen atau Rp 1.540 per kg dari HPP yang ditetapkan sebelumnya tahun 2009 sebesar Rp 5.060.
"Dengan naiknya HPP menjadi Rp 6.600 kita berharap akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani," kata Hermato dalam rilisnya, Kamis (23/2/2012).
Hal ini sesuai dengan kesepakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR dengan 7 Gubernur (Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan) yakni mendesak pemerintah untuk segera menetapkan HPP gabah/beras pada tingkat harga yang melindungi pendapatan petani padi dan memberikan kesempatan kepada Perum Bulog untuk membeli gabah/beras sesuai dengan harga pasar.
Hermanto menambahkan, seiring dengan naiknya HPP beras, diharapkan pemerintah bisa mengendalikan efek inflasinya. Namun ia berharap kenaikan HPP ini tidak akan memicu inflasi. Justru kita berharap kenaikan HPP ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
"Untuk itu Perum Bulog perlu jemput bola untuk menyerap beras para petani, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi jangan menunggu", ujarnya.
Sebagai gambaran sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 2009 Perum Bulog melaksanakan tiga tugas publik. Pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam energi dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani dan menjaga kecukupan stok.
Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program Raskin. Ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan melalui pengelolaan cadangan beras nasional (CBP).
4 komentar