INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah merencanakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10% yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun. Kenaikan tarif listrik tersebut untuk meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (RI) Hatta Rajasa, di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra I, Minggu (19/8/2012). "Rata-rata diharapkan 10% dibagi dalam 12 bulan tetapi itu harus dibedakan karena listrik itu macam-macam. Kenaikan rata-rata 10% ada pertimbangan-pertimbangan supaya tak memberatkan. Kalau yang mampu tak perlu disubsidi," jelas Hatta.
Lebih lanjut Hatta menuturkan, kenaikan tarif listrik diharapkan juga meningkatkan elektrifikasi listrik. Saat ini baru sekitar 70%. Dengan kenaikan tarif listrik juga diharapkan dapat meningkatkan IPP (pembangkit listrik milik swasta) sebagai sumber produksi listrik.
Selain itu, pengurangan subsidi tersebut dapat mendorong kenaikan pembiayaan infrastruktur. Hal itu seiring anggaran 2013 akan digunakan untuk proyek berkualitas seperti infrastruktur. Belanja modal diperkirakan dapat mencapai Rp200 triliun pada 2013.
"Pengurangan subsidi untuk meningkatkan infrastruktur dan investasi. Kalau begitu banyak investasi di manufaktur. Bila pelabuhan dan jalan tersendat maka investasi melambat. Oleh karena itu dalam APBN 2013 menganggarkan belanja berkualitas dan banyak dibelanjakan untuk infrastruktur," ujar Hatta.
Hatta menuturkan, belanja modal yang diperkirakan mencapai Rp200 triliun tersebut sebagian besar digunakan untuk infrastruktur. "Sekitar 80% untuk belanja infrastruktur, dan itu yang akan digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," kata Hatta.
Pembangunan infrastruktur pun diharapkan tidak hanya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. Pihak swasta pun diharapkan dapat bekerjasama dengan BUMN untuk membangun infrastruktur.
"Tak mungkin APBN saja. Belanja BUMN juga untuk infrastruktur tetapi langsung dibiayai komersil dengan pembiayaan dari dalam negeri seperti jalan. BUMN dapat bekerjasama dengan swasta," tutur Hatta.
