TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru terbentuk dan masih dalam masa transisi, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengaku sudah menerima banyak pengaduan dari konsumen perbankan dan produk keuangan lain. Menurut Muliaman, aduan itu datang berupa laporan melalui surat terkait kasus-kasus sengketa antara konsumen dan industri keuangan.
"Banyak surat masuk, pengaduan, pelaporan terkait kasus-kasus. Ini adalah indikasi bahwa aspek edukasi dan perlindungan konsumen sangat penting," kata Muliaman dalam acara sarasehan bertajuk "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Edukasi dan Konsumen Jasa Keuangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2012.
Muliaman menambahkan, melihat banyaknya masalah terkait produk keuangan, maka perlu diperkuat batas minimum transparansi produk-produk keuangan. Selain itu, saat ini masing-masing regulator, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, mempunyai aturan sendiri terkait masalah perlindungan konsumen.
"Ada sembilan agenda utama OJK, salah satunya melakukan harmonisasi segala aturan, terutama yang terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen perbankan dan produk keuangan lainnya," kata Muliaman.
Menurut dia, dengan adanya edukasi dan kepastian terhadap perlindungan konsumen, maka secara otomatis industri keuangan di Indonesia akan berkembang secara sehat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. "Lima tahun lalu, isu perlindungan konsumen dianggap akan memakan biaya, tapi belakangan sudah menjadi isu penting karena untuk membangun kepercayaan konsumen."
OJK, kata Muliaman, akan melakukan pemetaan terkait produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, OJK akan membuka call center untuk konsultasi pembelian produk keuangan. "Sehingga kemungkinan komplain dari konsumen dapat diminimalkan," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
