Pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin menunjukkan keseriusannya dalam pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuju bahan bakar gas (BBG), dengan melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Gas Bumi untuk Sektor Transportasi 2012.
Seperti disampaikan oleh Kementerian ESDM, penandatanganan berlangsung pada hari Senin, 23 April 2012, dan turut dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik di Lobi Utama Kementerian ESDM.
Penandatanganan nota kesepahaman ini terkait pasokan gas antara pemerintah dan produsen gas, serta penyiapan infrastruktur dengan anggaran APBN.
Alokasi gas bumi sebesar 35,5 million standard cubic feet per day (MMSCFD) akan dibagi per daerah. Untuk Jabodetabek, gas akan dipasok dari PT Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PT PHE ONWJ, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan JOBP Talisman Jambi-Merang dengan total volume gas 23,1 MMSCFD.
Pasokan gas untuk wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo dipegang oleh PHE West Madura Offshore dan Santos dengan total volume 10,2 MMSCFD. Adapun untuk Palembang, gas dipasok oleh SP2J dan Pertamina EP dengan total volume 2,2 MMSCFD.
Sebelumnya banyak pihak menilai bahwa pemanfaatan BBG untuk sektor transportasi belum berjalan maksimal. Hal itu terutama karena masalah kurangnya pasokan gas, infrastruktur, dan perangkat converter kit yang masih terhitung mahal bagi para pengemudi angkutan umum.
Di luar itu, pemerintah pun telah memperbanyak jumlah stasiun pengisian BBG, yang pada 2011 dilaksanakan di Kota Palembang dengan jumlah 4 unit. Pada tahun ini, rencananya SPBG juga akan diperbanyak di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo; serta DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor.
Sementara itu, SPBG LGV akan dibangun terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki alokasi gas bumi dan infrastruktur pipa gas, seperti Bandung, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (kpl/why/bun)
