TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM No 7 tahun 2012) tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, banyak informasi dan perbedaan
pendapat muncul.
"Sayangnya, tidak ada yang sempat membahasnya secara tuntas. Padahal, persoalan ini sangat strategis dan berdampak luas bagi usaha dan ketahanan nasional di Indonesia" ujar ketua KNPI Taufan Rotorasiko dalam rilisnya, saat menyampaikan rencana seminar KNPI bertajuk Tambang Untuk Siapa, Minggu (22/4/2012).
Dikatakan, seharusnya, Permen tersebut bertujuan baik, seperti juga rencana menaikan pajak eskpor tambang hingga 50 persen sebagai sasaran antara. Karena target utamanya adalah penghentian expor bahan mentah tambang pada 2014.
Jangan sampai, ujarnya, tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Sebab, di sisi lain, lanjutnya lagi, para pengusaha pertambangan berkeberatan dengan permen ini. Selama ini pengusaha di sektor tambang bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IUP operasi produksi dan sesuai dengan UU Minerba No.4/2009 yang intinya masih memperbolehkan melakukan penjualan sampai 2014.
Menurut para pengusaha, lanjutnya lagi, Permen tersebut ini terlalu terburu-buru. Karena membangun smelter memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit. Bila permen ini dipaksakan akan membuat banyak perusahaan tambang berhenti beroperasi. Harus dipikirkan juga nasib para penambang rakyat, yang selama menjual ke pengusaha tambang.
Fakta -fakta ini ini perlu kajian strategis sehingga Peta realitas dan arah kebijakan strategis
sehingga pemerintah justru bisa terjebak dengan misalnya masuknya mesin2 pabrik smelter bekas yang berpotensi merusak lingkungan, maupuin hasil tambang rakyat hanya disalurkan ke perusahan mullti nasional milik Asing.
"Jangan sampai maksud baik pemerintah memberdayakan industri dalam negeri, mendapatkan nilai tambah produk tambang, membuka lapangan pekerjaan, justru mendapatkan hal sebaliknya. Maka, pabrik dan mesin bekas semelter yang merusak lingkungan masuk ke Indonesia. Pada akhirnya pengusaha dan bangsa Indonesia kembali terpuruk dengan kebijakan yang salah" tegas taufan
Rencananya, KNPI mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam seminar sehari. Menurut ketua panitia seminar, Ali Muksin, seminar menghadirikan beberapa pembicara. Antara lain, Professor DR Bambang Soeharso, Direktur Utama Antam Alwinsyah Lubis dan Pengusaha Nikel Shelby Ikhsan Saleh, serta Pakar Hukum Pertambangan DR Ade Ryad Chairi.
Selain itu hadir dari pihak Kadin dan ahli hukum Chandra Motik serta pakar resolusi konflik Agus Mudlya natakusuma.Diharapkan hasil seminar bisa menjadi acuan kebijakan bagi para pemangku kepentingan di bisnis tambang di Indonesia.
