Koalisi PKS-Demokrat Berpotensi Kalahkan Petahana

Bekasi (ANTARA) - Pengamat politik dari unsur akademisi Universitas Islam 45 Bekasi, Yayan Rudianto, menilai koalisi PKS-Demokrat dalam Pilkada setempat 16 Desember 2012 berpeluang mengalahkan pasangan petahana.

"Kedua partai tersebut memiliki pandangan yang sama, PKS partai Islam Nasionalis dan Demokrat mengusung jargon nasionalis religius," ujar Dosen Ilmu Politik Unisma itu, di Bekasi, Sabtu.

Menurut dia, kedua partai tersebut sama-sama memiliki kelebihan, yaitu PKS memiliki jaringan kader yang militan, sedangkan Partai Demokrat merupakan partai penguasa yang memungkinkan untuk menggerakkan mesin partainya secara masif.

"Kuncinya ada pada kekuatan figur dan mesin partai. Koalisi PKS dan Demokrat sangat berpeluang untuk mengalahkan kandidat petahana, Rahmat Effendi, yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar," katanya.

Yayan menambahkan, koalisi PKS-Demokrat bahkan peluangnya lebih besar dibanding koalisi Partai Golkar-PDI Perjuangan yang sempat mengusung mantan pasangan Mochtar Mohamad-Rahmat Effendi pada Pilkada 2008 lalu.

"Tinggal kedua partai tersebut jangan sampai salah menentukan figur yang akan diusung. Apalagi, petahana memiliki banyak kelemahan yang bisa mempengaruhi dukungan masyarakat," ujarnya.

Kelemahan tersebut, kata dia, adalah kondisi pembangunan infrastruktur yang relatif lambat selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Daerah.

"Salah satu hal yang paling mudah dilihat adalah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang masih sangat kurang. Masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai kinerja Wali Kota Bekasi. Apakah dia layak dipilih kembali atau tidak," ujarnya.

Terkait hasil survei beberapa lembaga yang menunjukan tingkat popularitas dan elektabilitas Rahmat Effendi jauh di atas calon-calon lain, Yayan menilai hal itu tidak bisa menjadi tolak ukur kemenangan kandidat tertentu.

"Jika popularitasnya tinggi wajar, karena Rahmat Effendi adalah kepala daerah. Tapi pemilih itu bersifat dinamis, banyak faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih. Kasus tidak sinkronnya hasil survei dengan hasil pemungutan suara sudah sangat sering terjadi," demikian Yayan.(rr)

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.