KPU Jabar: Polisi bisa menghentikan kampanye terselubung

MERDEKA.COM, KPU Jawa Barat memberi peringatan keras kepada setiap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat yang melanggar aturan selama sosialisasi pencalonan. Karena sosialisasi bukan masa kampanye, tapi pengenalan tanpa ajakan untuk memilih.

Ketua Pokja Kampanye KPU Jabar, Teten Setiawan menegaskan jika ada temuan pasangan yang melakukan kampanye terselubung bukan saja sanksi tertulis, tapi penghentian secara paksa baik oleh Panwaslu maupun Kepolisian.

"Kepolisian akan menghentikan kegiatan calon. Selanjutnya ada sanksinya sesuai dengan Undang-undang, atau paling tidak KPU menegur secara tertulis. Untuk sosialisasi ini boleh menyampaikan, tapi tak diiringi ajakan," kata Teten di Bandung, Sabtu (29/12).

Menurut Teten, sosialisasi boleh dilakukan dan setiap calon boleh mengundang masa yang tak lebih dari 10 orang. Kecuali sebaliknya di mana calon diundang baru boleh bertemu massa.

"Kalau calon mengundang lebih dari 10 orang itu dikategorikan kampanye, makanya setiap kegiatan calon diharapkan lapor kepada pihaknya (KPU Jabar)," ujarnya.

Untuk memahami masa jeda yang berakhir hingga 6 Februari itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan tim sukses calon Pilgub Jabar 2013, Kamis (3/1). Tujuannya untuk memanfaatkan masa jeda sebelum memasuki tahapan kampanye.

"Konsepnya pemanfaatan waktu di luar jadwal kampanye atau sebelum masa kampanye," jelas Teten.

Kampanye yang diperbolehkan dilakukan tanggal 7-20 Februari 2013, dan rakyat Jabar akan memilih pada 24 Februari 2013 mendatang.