INILAH.COM, Jakarta - Ekonom meminta pemerintah untuk mewaspadai kondisi ekonomi global, yang bisa menekan penerimaan negara dari sisi pajak.
Hal tersebut diungkapkan Ekonom Drajad Wibowo kepada INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (7/7/2012). "Perusahaan-perusahaan ekspor dan penghasil komoditas primer kan agak terpukul oleh pelemahan global," tuturnya.
Menurutnya, Kementerian Keuangan yang memiliki wewenang dalam manajemen APBN harus melakukan penyisiran atas pajak perusahaan-perusahaan berbasis ekspor dan penghasil komoditas.
"Nah Kemenkeu perlu menyisir apakah pembayaran pajak mereka juga tertekan. Jika benar, perlu antisipasi lebih awal agar APBN 2012 tidak membengkak defisitnya," ujarnya.
Pemerintah baru mengantongi penerimaan pajak 44,9% dari total target dalam APBNP 2012 yang sebesar Rp1.016 triliun, hingga tengah tahun ini. Penerimaan pajak mencapai Rp456,8 triliun. Realisasi penerimaan tersebut meliputi, penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp432,2 triliun attau 44,6% dari target Rp968,3 triliun, dan pajak perdagangan luar negeri Rp24,6 triliun atau 51,3% dari target Rp47,9 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengklaim penerimaan pajak tersebut lebih baik dari periode yang sama tahun lalu. "Penerimaan pajak pada semester pertama menunjukkan kondisi yang cukup baik seperti harapan kita, lebih dari tahun lalu, kita harapkan pencapaian pajak dan bea cukai mencapai Rp 1000 triliun," ujarnya di DPR, Jakarta, Kamis (5/7/2012) malam.
Sementara berdasarkan data program legislasi nasional (prolegnas), penerimaan perpajakan pada semester II dperkirakan mencapai Rp560,2 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan hingga akhir tahun mencapai Rp1.017 triliun (100,1%). Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri 99,6% atau Rp966,1 triliun dan penerimaan pajak perdagangan luar negeri 106,2% atau Rp50,9 triliun.
Perkiraan realisasi ini melebihi pencapaian penerimaan negara pada tahun 2011 yang hanya 99,5% atau sebesar Rp873,9 triliun. [ast]
