Ambon (ANTARA) - Wacana pemerintah untuk menambah kursi bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri perlu diimbangi dengan kebijakan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang, kata Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid.
"Pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong penambahan kuota kursi mahasiswa baru di perguruan tinggi, tapi juga memberikan perhatian agar infrastrukturnya dibenahi seperti menambah gedung baru, laboratorium dan sarana lainnya," katanya di Ambon, Kamis.
Sebenarnya kuota perguruan tinggi negeri telah dihitung berdasarkan berbagai variabel yang telah ditetapkan, seperti seberapa besar kuota kemampuan menampung mahasiswa baru oleh perguruan tinggi.
Namun masih ada dilema karena ketika berbicara tentang perguruan tinggi, ada program studi yang telah menetapkan kuota tertentu tapi pendaftar atau peminatnya terbatas.
"Artinya jumlah yang mendaftar untuk menjadi calon mahasiswa pada program studi tertentu itu kadang bisa kosong," kata politisi muda asal F-PKS ini.
Persoalan lain adalah berhubungan dengan nama besar sebuah perguruan tinggi, sehingga ketika mengikuti seleksi masuk ada standar penentuan nilai dasar.
Dengan demikian, perlu ada kombinasi antara berbagai variabel tersebut sehingga ada kepastian bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kualitas perguruan tinggi itu pada setiap program studi berjalan secara baik.
Faktor lainnya, untuk memperbesar kuantitas mahasiswa juga terkait dengan ketersediaan infrastruktur pndukung yang memadai di setiap perguruan tinggi.
Misalnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Politik (FKIP) Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, pengembangan infrastrukturnya masih terbatas tapi mahasiswanya sangat banyak sehingga menjadi keluhan yang sering didengar bahwa Unpatti mengalami kelebihan daya tampung tapi ketersediaan infrastrukturnya tidak diperhatikan. (tp)
Yahoo! OMG