Bogor (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 sangat dimungkinkan apabila menjadi faktor utama penghambat proses penyerapan anggaran belanja di Kementerian Lembaga.
"Kita sedang evalusi, apa memang salahnya di Perpres nomor 54 tahun 2010 itu. Tahun ini sudah ada dua revisi peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, kalau memang tuntutannya seperti itu, mengapa tidak (direvisi)," ujarnya dalam workshop dengan wartawan di Bogor, Sabtu.
Agus mengatakan untuk mengevaluasi keberadaan Perpres tersebut, LKPP akan menyewa tim konsultan independen yang lebih kredibel dan obyektif.
"Kita sedang menyewa tim konsultan independen, dan teman-teman Universitas Indonesia juga kita suruh jalan supaya melihat dan evaluasi Perpres ini. Soalnya kalau LKPP yang melakukan kajian, kami takutnya tidak netral," ujarnya.
Ia menjelaskan Perpres nomor 54 tahun 2010 ini dilahirkan untuk menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pegadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, ternyata peraturan yang dilahirkan untuk mempermudah proses lelang dan tender justru belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Kementerian Lembaga.
"Dalam peraturan itu, lelang boleh dilakukan mendahului Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang lazimnya berlangsung 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi sejak November tahun sebelumnya sudah boleh dilakukan lelang, tapi mengapa tidak berjalan," ujar Agus.
Selain itu, menurut dia, bahasa hukum dalam PP nomor 54 tahun 2010 masih belum mengandung kalimat dan kata wajib bagi Kementerian Lembaga untuk melakukan proses lelang pada Oktober maupun November.
"Kalimat pada Perpres bukan mewajibkan, hanya tertulis kata `dapat dilakukan`. Seharusnya setelah pembahasan UU APBN di DPR selesai akhir Oktober, Kementerian Lembaga langsung melakukan tender pengadaan, bukan pada Januari seperti saat ini," ujarnya.
Namun, Agus mengatakan rendahnya penyerapan belanja modal yang baru mencapai 30 persen hingga awal September, bukan hanya karena impelementasi Perpres yang belum berjalan efektif.
Menurut dia, sistem perencanaan anggaran Kementerian Lembaga terkait pelaksanaan proyek yang masih buruk juga merupakan kendala utama rendahnya penyerapan anggaran.
"Kementerian Lembaga perlu memperbaiki sistem perencanaan dan administrasi anggaran terkait proyek serta melakukan lelang pengadaan lebih awal pada November. Ini menjadi hal wajib, karena baru Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan tender lebih awal," kata Agus.
Saat ini sudah ada dua aturan baru yang diterbitkan terkait pengadaan barang dan jasa, yaitu Perpres nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres nomor 54 tahun 2010 terkait penyedia jasa konsultasi hukum dan Perpres nomor 59 tahun 2011 tentang pengadaan langsung barang dan jasa untuk penyelenggaraan Sea Games XXVI dan Asean Para Games VI.
Pemerintah mengharapkan Perpres nomor 54 tahun 2010 yang berlaku sejak 6 Agustus 2010 ini dapat mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat serta efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD melalui prosedur lelang yang lebih sederhana dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa perubahan yang membedakan Perpres nomor 54 dengan Keppres nomor 80 adalah adanya keharusan pengadaan yang didanai pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) mengikuti aturan pengadaan nasional, kewajiban pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) secara permanen dan profesional paling lambat 2014.
Kemudian, adanya keharusan bagi Kementerian Lembaga untuk melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) paling lambat 2012.
Menurut rencana, LKPP juga akan mengajukan RUU Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengakomodasi keterbatasan ruang lingkup pengaturan Perpres nomor 54 tahun 2010.
Diharapkan setelah disahkan, UU Pengadaan ini akan menjadi payung hukum peraturan pengadaan yang lebih rendah, dapat mengatasi insinkronisasi peraturan di bidang pengadaan dan menciptakan unifikasi hukum dari berbagai peraturan perundangan yang diatur oleh berbagai kementerian.
