TEMPO.CO , Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang mengusulkan untuk melarang pelajar membawa sepeda motor. Khususnya untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). "Kami usul agar diterbitkan Peraturan Wali Kota," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas, Jumat, 27 Juli 2012.
Peraturan wali kota diharapkan secara tegas melarang siswa SMP mengenderai sepeda ke sekolah. Selama ini Dinas Pendidikan mengeluarkan imbauan siswa agar tak membawa sepeda motor. Namun, tampaknya sekolah tak tegas dan masih memberikan toleransi. "Alasannya takut terlambat," katanya.
Produk hukum melarang siswa SMP mengendarai sepeda motor akan dibahas bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Sebagai alternatif siswa bisa memanfaatkan angkutan umum atau jasa antar jemput.
Larangan ini, kata Sri, selaras dengan program sobat bumi. Sebagai uji coba dilakukan setiap Jumat, seluruh sekolah dan Dinas Pendidikan melarang pegawai, guru dan siswa mengendarai kendaraan bermotor. Dikampanyekan menggunakan angkutan umum, berjalan kaki atau bersepeda.
"Saya mengayuh sepeda ke kantor," katanya. Sri menjelaskan program ini diterapkan untuk mengurangi polusi udara. Ia berharap seluruh sekolah dan Dinas Pendidikan terbebas dari polusi udara sehingga udara semakin bersih.
Sekretaris Pemerintah Kota Malang Muhammad Sofwan mendukung program tersebut. Selain itu, program bersepeda juga bakal diterapkan di Sekretariat Pemerintah Kota Malang. Tujuannya selain mengurangi polusi udara juga agar menjaga kesehatan. "Kampanye lingkungan sekaligus berolahraga," katanya.
Bersepeda ke kantor, katanya, juga hemat biaya serta mengurai kemacetan di Kota Malang. Sofwan berangan-angan Kota Malang menjadi sejuk dan bebas polusi udara. Pemerintah Kota Malang juga bakal membagikan sejumlah sepeda bagi pelajar tak mampu.
EKO WIDIANTO
