Taipei (AFP/ANTARA) – Mantan perdana menteri Taiwan Frank Hsieh pada Senin mengumumkan rencana untuk mengunjungi China, sebuah kunjungan yang akan membuatnya menjadi politisi paling senior dari partai oposisi yang skeptis terhadapa China untuk mengunjungi daratan utama tersebut.
Kunjungan itu, yang digambarkan oleh media lokal sebagai langkah untuk “mencairkan suasana,” muncul di tengah perdebatan dalam partai oposisi mengenai apakah kunjungan tersebut akan mengubah kebijakan China.
Hsieh, yang menjabat dari 2005 hingga 2006 dan mempertahankan pengaruhnya yang besar dalam Democratic Progressive Party (DPP), mengatakan kepada para reporter bahwa dia akan berangkat pada Kamis.
“Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membangun rasa saling percaya,” ujar Hsieh, menolak untuk mengatakan apakah dia akan bertemu para pejabat pemerintah China selama kunjungan lima harinya.
Perhentian pertama Hsieh adalah kota Xiamen di pesisir selatan, diikuti dengan sebuah kunjungan ke Pulau Dongshand yang menjadi tempat tinggal nenek moyangnya sebelum bermigrasi ke Taiwan.
Kunjungan tersebut akan membawanya ke Beijing dan Hsieh rencananya akan mengunjungi stadion Olimpiade dan menghadiri sebuah kontes koktail internasional sebagai tamu International Bartenders Association.
Presiden Ma Ying-jeou dari partai Kuomintang mendukung kebijakan-kebijakan ramah terhadap Beijing yang dia upayakan sejak menjabat pada 2008.
Sejak saat itu, para anggota DPP memperdebatkan apakah partainya perlu mengubah kebijakan dalam masalah China, sebagai bagian mencerminkan pengaruh Beijing yang meluas di Asia dan global.
“DPP harus menghadapi realitas kesuksesan China... jika DPP tetap menolak untuk mengubah posisinya dan membiarkan Kuomintang serta partai-partai komunis China bekerja bersama, saya khawatir DPP tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuasaannya,” ujar Hsieh.
Hsu Yung-ming, seorang professor ilmu politik di Soochow University di Taipei, mengatakan kepada AFP bahwa “meskipun pihak berwenang partai tidak memutuskan untuk mengubah kebijakan China saat ini, hasil dari kunjungan tersebut akan digunakan sebagai referensi utama di masa depan.”
Berbagai ketegangan antara Taipei dan Beijing berlangsung selama delapan tahun hingga 2008, ketika presiden saat itu Shui-bian dari DPP berulang kali mengganggu Beijing.
China dan Taiwan diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang sipil pada 1949. Namun Beijing masih mengklaim kedaulatan atas pulau itu dan mengancam akan melakukan invasi untuk menyatakan kemerdekaannya secara resmi. (dh/pt)
