TEMPO.CO, Jakarta - Batavia Air menyatakan belum mengetahui rencana pemerintah untuk mengeluarkan larangan terbang bagi sejumlah pilot di maskapai nasional. "Sampai saat ini saya belum mengetahui masalah ini, hari Senin saya akan konfirmasi dengan Divisi Operasi," kata Direktur Komersial Batavia Air, Sukirno Sukarno, melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 27 Januari 2013.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pemerintah berencana melarang terbang puluhan pilot maskapai nasional. "Karena kelebihan jam terbang," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan.
Ia menjelaskan, Direktorat Keselamatan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi setiap tiga bulan. Dari hasil evaluasi bulan ini, ditemukan ada 20-30 pilot yang kelebihan jam terbang. Bambang mengatakan, Kementerian Perhubungan menetapkan batasan jam terbang bulanan dan tahunan.
Dalam satu tahun, seorang pilot tidak diperbolehkan terbang lebih dari 1.050 jam. Jika ditemukan kelebihan jam terbang, maka pilot tersebut akan menerima sanksi. Namun sanksi tidak diberikan bagi maskapai yang mempekerjakan para pilot tersebut. "Yang diatur kementerian itu lisensi pilotnya, bukan maskapainya," ujar Bambang.
Ia menuturkan, pilot harus memiliki keberanian untuk menyikapi kehendak manajemen maskapai. Meski demikian, Kementerian Perhubungan sejauh ini belum mengumumkan waktu larangan terbang tersebut serta maskapai-maskapai yang mempekerjakan para pilot itu. "Yang jelas, sebentar lagi," kata Bambang.
Jangka waktu larangan terbang pun bergantung tingkat pelanggaran jam terbang. Larangan terbang ini bukanlah yang pertama kali dilakukan pemerintah. Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Bambang, Kementerian Perhubungan pernah melaksanakan tindakan serupa.
MARIA YUNIAR
