Washington (AFP/ANTARA) - Kemenangan pemilihan presiden dari calon Islamis, Mohamed Morsi, di Mesir adalah sebuah kemajuan tetapi masih banyak yang harus dilakukan hanya untuk mengamankan transisi penuh ke demokrasi, menurut laporan surat kabar Amerika Serikat, Minggu.
Morsi pada Minggu, dinyatakan sebagai pemenang dari hasil penghitungan suara pemilihan presiden yang sengit, yang membuatnya menjadi pemimpin terpilih pertama dari negara yang paling padat penduduknya di dunia Arab tersebut sejak pemberontakan rakyat yang menggulingkan presiden lama Hosni Mubarak pada tahun lalu.
"Mesir telah mengambil langkah lain menuju demokrasi, dan menghindari untuk terjerumus ke dalam kekacauan," kata Washington Post dalam editorialnya, memuji militer yang mengakui kemengan Morsi atas mantan perdana menteri Ahmed Shafiq.
The Wall Street Journal melaporkan pendapat yang sama dengan berkomentar, "Jalan menuju demokrasi masih belum jelas, tetapi pemilihan presiden itu merupakan sebuah langkah maju yang berkualitas."
Sementara The New York Times, dalam laporannya menyebut kemengan Morsi sebagai "tonggak sejarah yang ambigu dalam transisi Mesir untuk demokrasi yang menjanjikan."
The Journal memperingatkan bahwa Morsi, calon dari Ikhwanul Muslimin yang mengundurkan diri dari kelompok itu untuk mengambil jabatan tertinggi tesebut, harus menghilangkan ketakutan yang luas mengenai keinginan pemerintahannya.
"Mayoritas mendukung orang lain dalam putaran pertama dari pemilihan, dan dalam hasil penghitungan suara pemilihan, mereka menolak kembali dipimpin rezim lama yang diwakili Shafiq. Rakyat Mesir tidak memberikan suara untuk sebuah negara Islam," katanya.
Ikhwanul Muslimin menolak pernyataan konstitusional dari militer yang membubarkan parlemen yang dipimpin Islamis dan memberikan militer sebuah kekuasaan luas dalam politik pemerintahan dan mengendalikan konstitusi baru tersebut.
The Washington Post memperingatkan situasi politik negara itu masih jauh dari terselesaikan meskipun pemenang pemilu telah diumumkan.
"Apakah perkembangan tersebut menjadi dasar untuk membangun atau awal untuk destabilisasi lebih lanjut" di Mesir "akan bergantung pada apakah militer dan Islamis bisa menemukan sebuah jalan tengah yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi atau tidak," katanya. (jk/ik)
