Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan mengeluarkan aturan yang memperketat perusahaan mengekspor produk tambangnya.
Aturan dengan nomor 29/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan yang salinannya diperoleh di Jakarta, Jumat, ditandatangani Gita pada tanggal 7 Mei 2012.
Pengetatan ekspor yang tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan (permendag) tersebut antara lain mesti memperoleh rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.
Sementara itu, rekomendasi Dirjen Minerba hanya bisa diberikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi tiga persyaratan, yakni menyerahkan rencana kerja pembangunan pengolahan dan pemurnian sebelum 2014, menandatangani pakta integritas, dan tidak bermasalah (clear and clean).
Selain rekomendasi Dirjen Minerba, sesuai dengan permendag itu, perusahaan juga harus telah melunasi pembayaran royalti dan tentunya memiliki izin usaha pertambangan (IUP) kalau mau mengekspor hasil tambangnya.
Sesuai dengan permendag, produk tambang dibagi menjadi tiga yakni mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan total 65 jenis.
Untuk mineral logam terdapat 21 jenis, seperti bijih besi, mangan, tembaga, nikel, kobalt, alumunium, timbal, seng, kromium, molibdenum, ilmenite, titanium, zirconium, perak, emas, platinum, dan antimoni.
Selain itu, 10 jenis mineral bukan logam, di antaranya kuarsa, kaolin, batu kapur, feldspar, zirconium silikat, zeloit, dan intan.
Serta, 34 jenis batuan seperti marmer, onik, granit, topas, giok, toseki, dan peridotit.
Permendag tersebut merupakan satu paket kebijakan pemerintah mengendalikan ekspor tambang selain Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, dan pengenaan bea keluar yang aturannya akan diterbitkan Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
Pemerintah akan mengenakan bea keluar untuk ekspor 14 produk tambang mineral mentah dengan besaran 20 persen.
Ke-14 komoditas tambang tersebut adalah tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, biji besi, pasir besi, nikel, molibdenum, mangan, dan antimon.
Tujuan kebijakan pengendalian ekspor tambang adalah mencegah kegiatan produksi secara berlebihan, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri, dan kegiatan tambang yang berwawasan lingkungan.(rr)
