Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) pada 2013 akan menambah alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp12 triliun dalam setahun.
"Tarif Tenaga Listrik kita asumsikan per triwulan mulai 1 Januari 2013, akan naik tiga sampai empat persen, kalau kita bisa (menaikkan) tiga sampai empat persen, akan ada tambahan Rp12 triliun," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menkeu mengatakan pemerintah belum memasukkan alokasi senilai Rp12 triliun tersebut dalam belanja modal RAPBN 2013 yang direncanakan sebesar Rp193,83 triliun, namun masih dialokasikan dalam belanja non Kementerian Lembaga.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena wacana kebijakan untuk menghemat biaya subsidi energi listrik itu masih memerlukan pembahasan dan persetujuan dengan Komisi VII DPR RI.
"Di dalam laporan postur kita sudah masuk, tetapi belum kita masukkan belanja modal, masih kita taruh di belanja non KL karena masih perlu kita diskusikan. Nanti kalau sudah disetujui, baru kita masukkan," kata Menkeu.
Menkeu mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengendalian serta memperbaiki kualitas penyerapan belanja subsidi yang jumlahnya makin meningkat setiap tahun dan menambah belanja modal yang bermanfaat untuk pembangunan sarana infrastruktur.
"Kalau kita punya Rp316 triliun di subsidi, maka untuk belanja sosial dan belanja infrastruktur terbatas. Jadi kalau bisa kita buat kualitas spending yang lebih bagus, ini akan menjadi salah satu strategi utama pengelolaan subsidi," ujarnya.
Sementara, pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana kenaikan TTL tersebut harus mempertimbangkan dua hal yaitu inflasi yang harus tetap terjaga dan struktur tarif baru yang tidak memberatkan masyarakat.
"Jangan sampai memicu inflasi dan jangan sampai memberatkan konsumen sendiri. Jadi yang mau dibicarakan, jangan hanya kenaikan saja tapi juga perbaikan struktur tarif. Maksudnya antara yang memakai (listrik) banyak dengan yang memakai kecil, kita bedakan," ujarnya.
Sedangkan, terkait pasal mengenai kenaikan harga BBM yang tidak dimasukkan dalam RAPBN 2013, Bambang mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan karena pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun depan.
"Bukan masalah berani atau tidak (untuk menaikkan), tapi kita lihat dibutuhkan atau tidak kenaikan itu," ujarnya.
Ia mengatakan menaikkan harga BBM bersubsidi sangat tergantung dengan fluktuasi harga minyak dunia, dan apabila tidak terlalu bergejolak seperti yang terjadi saat ini maka pemerintah tidak akan melakukan kebijakan tersebut.
"Tergantung harga minyak, kalau tidak terlalu tajam dan biasa-biasa saja, tidak (naik)," kata Bambang.
Pemerintah dalam RAPBN 2013 menetapkan belanja subsidi sebesar Rp316,09 triliun yang terdiri atas subsidi energi sebesar Rp274,74 triliun dengan subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,93 triliun serta subsidi non energi senilai Rp41,35 triliun.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga anggaran subsidi energi pada tahun depan adalah terus melakukan penghematan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara berkala, menaikkan TTL serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan.(ar)
