Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan adanya 97 transaksi mencurigakan terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan sejak 2007.
"Itu sejak 2007-2012. Semua laporan itu kita tindaklanjuti karena ada laporan transaksi mencurigakan atau bisa dikatakan ada rekening gendut," ujarnya seusai menghadiri acara deklarasi zona integritas bebas korupsi di Jakarta, Rabu.
Menkeu mengatakan dari setengah laporan tersebut diketahui bahwa pegawai yang terlibat dalam transaksi tidak bisa menjelaskan dengan baik maupun mempertanggungjawabkan asal uang sehingga terkena hukuman disiplin.
Ia menambahkan dari 170 pegawai yang terkena hukuman akibat dugaan pelanggaran disiplin tersebut, sebanyak 10 pegawai telah diberhentikan atau sedang dalam proses dan enam orang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Walaupun cuma setengah dari 97 yang kita tindaklanjuti dalam bentuk audit investigasi ternyata bisa ada 170 pegawai yang dihukum karena pelanggaran disiplin," ujarnya.
Menkeu mengharapkan kerjasama dengan PPATK terus berlanjut terutama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam melacak rekening mencurigakan terutama dari kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak dan pencucian uang.
"PPATK harus menjalankan fungsi intelijennya tapi dia berkewajiban kalau Dirjen Pajak meminta informasi itu dan harus diserahkan, karena Dirjen Pajak harus meyakini apakah uang-uang (mencurigakan) itu sudah membayar pajak atau belum," kata Menkeu.
Menurut dia, apabila ada dugaan pencucian uang dari rekening mencurigakan tersebut maka diharapkan semua aparat penegak hukum dapat membongkar kasus tersebut karena sangat merugikan keuangan negara.
"Kita mesti dukung transaksi pencucian uang itu supaya betul-betul kita hukum. Kami himbau semua penegak hukum, ayo kita sama-sama tegakkan hukum dan berantas korupsi," kata Menkeu.
Selain itu, Menkeu mengingatkan kepada para jajarannya untuk terus menjaga integritas dengan mentaati kontrak kerja serta menyiapkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara kepada KPK agar upaya penyelewengan dalam pengelolaan uang negara tidak terjadi.
"Ini semua kita akan periksa, kita akan awasi, untuk meyakinkan bahwa di Kemenkeu ini yang tugas pokok aksinya adalah mengelola keuangan itu betul-betul adalah orang yang akuntabel dan terpercaya," ujarnya. (tp)
Yahoo! OMG