Jakarta (ANTARA) - Insentif fiskal akan menjamin rencana pemerintah untuk mengundang investasi yang memberikan nilai tambah pada sumber daya alam nasional berjalan dengan baik dan menyerap banyak tenaga kerja.
Pemerintah tengah memacu sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, sehingga Indonesia tidak sekadar menjadi eksportir material mentah.
"Sebagai tahap awal sektor agro industri sebagai milestone untuk mensukseskan program hilirisasi dimulai dari kakao, kelapa sawit, kopi, dan rumput laut," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Kamis.
Dengan adanya insentif pajak, menurut Hidayat, diharapkan investasi industri hilir di Indonesia akan menjadi semakin menarik. Sejak tahun lalu Kementerian Perindustrian telah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk menerapkan PP No.62/2008 sebagai salah satu insentif yang akan diberikan bagi investor.
"Di sisi lain, pemerintah bisa menetapkan disinsentif, seperti bea keluar, untuk memastikan pasokan bahan baku untuk investasinya," ujarnya.
Apabila industri hilir tersebut berjalan dengan baik dengan penyikapan-penyikapan fiskal yang cepat dan tepat, lanjut Hidayat, Indonesia tidak lagi terjebak untuk menjadi eksportir bahan mentah di berbagai sektor, seperti baja, minyak, dan sektor industri lainnya.
"Kami tidak membutuhkan anggaran untuk memastikan hilirisasi berjalan. Yang kami butuhkan kerelaan Kementerian Keuangan untuk melepas insentif pajak agar industri lebih menarik," tuturnya.
Sedangkan Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan, saat ini investor asal Jepang dan Korea Selatan telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek hilir petrokimia di Papua Barat.
"Investor berniat untuk hilirisasi migas di sana sehingga gas itu nantinya tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah," tandasnya.(rr)
