Jakarta (ANTARA) - Pemerintah segera bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas pembelian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari pihak Jepang.
"Pemerintah belajar dari pembelian divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara yang tidak disetujui DPR. Sebelum membeli saham Inalum, pemerintah akan bertemu DPR untuk membicarakan proses pengambilalihan Inalum dari pihak Jepang," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Senin.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membeli saham Inalum.
Jika harganya sudah sesuai, katanya, pihaknya akan bertemu dengan DPR.
"Jika disepakati harga sahamnya dan pembiayaannya dari APBN lewat Kementerian Keuangan, pemerintah harus meminta persetujuan dari DPR," ujarnya.
Hingga saat ini, kata Hidayat, pemerintah masih mengkaji besaran harga yang ideal untuk pengambilalihan Inalum dari pihak Jepang mengingat kontraknya akan habis.
"Rencananya pada 31 Oktober pemerintah dan Inalum akan menemukan harga yang cocok. Ada masa transisi satu tahun untuk mengembangkan Inalum untuk kebutuhan industri dalam negeri," katanya.
Hidayat menjelaskan, Kemenperin telah membuat "roadmap" untuk pengembangan kapasitas Inalum dari 250 ribu ton menjadi 600 ribu ton.
Akan tetapi, pemerintah membutuhkan investasi sebesar 1,3 miliar dolar AS.
"Setelah Inalum diambil oleh pemerintah, akan dibicarakan perusahaan yang bisa mengelola perusahaan aluminium tersebut," ujarnya.(rr)
Yahoo! OMG