Bogor (ANTARA) - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, kedaulatan pangan adalah prasyarat bagi terwujudnya ketahanan pangan.
"Untuk mewujudkan ketahanan pangan maka tersedianya lahan pertanian adalah suatu keniscayaan," katanya saat menjadi pembicara kunci pada simposium dan seminar bertema "Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi Yang Berkelanjutan" di IPB International Convention Center (IICC) Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Mentan, tersedianya lahan pertanian secara memadai untuk memproduksi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk negeri, juga perlu dukungan lainnya.
Dukungan itu, kata dia, seperti dengan inovasi teknologi, sarana dan prasarana pertanian serta sumber daya manusia pertanian yang handal.
"Dengan begitu kita yakin mampu meraih derajat tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri dan berdaulat," katanya menambahkan.
Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai lahan pertanian pangan mempunyai implikasi yang signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang dalam pelaksanaannya harus diintegrasikan dengan undang-undang lain yang terkait dan Reforma Agraria.
Dikemukakannya bahwa bila kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau UU dalam implementasinya diintegrasikan dengan UU lain yang terkait dan Reforma Agraria, maka kedaulatan pangan akan dapat tercapai.
"Hal ini karena salah satu syarat untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah tersedianya lahan yang memenuhi syarat mutlak lahan untuk pertanian," kata Suswono.
Sementara itu, ketua simposium Dr Ir Sugiyanta, MSi menjelaskan bahwa kegiatan itu diselenggarakan bersama para pihak.
Parapihak itu adalah Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB bekerja sama dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI), Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI), dan Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (HIPI).
Ia mengemukakan, pada masa mendatang, persaingan mungkin terjadi antara sektor pangan dengan sektor lain yang juga makin kritis, yakni energi.
"Upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus bersinergi dengan upaya pengembangan bio-energi," kata Sugiyanta.
Hal itu, katanya, mesti dilakukan agar kebijakan yang terkait pengembangan bio-energi tidak mengancam produksi pangan.
Untuk itulah, kata dia, guna mengakomodasi dan mengkomunikasikan masalah krusial tersebut, di berbagai kalangan, maka PERAGI, PERHORTI, PERIPI dan HIGI melakukan simposium dan seminar bersama
hingga Rabu (2/5).
Karena itu, menurut dia, lebih kurang 300 orang dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan dari Aceh hingga Papua berdiskusi untuk merumuskan langkah-langkah penelitian, kebijakan, maupun teknologi terapan guna mendukung kedaulatan pangan dan energi, dengan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan. (jk)
Yahoo! OMG