TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin masih jauh api dari panggang. Sebab, pembahasan aturan pembatasan ini di antara pemerintah masih alot.
"Satu-satunya yang masih saya bahas ulang ini urusan cc. Bikin aturan mudah, tapi kontrolnya sulit," kata Menteri ESDM Jero Wacik ketika ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin, 30 April 2012.
Karena itu, Jero mengatakan tiga dari empat aturan penghematan energi akan diumumkan dan diterapkan duluan pada pertengahan Mei. Di lain pihak, pengumuman dan penerapan aturan pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin akan menyusul. "Segera setelah Presiden umumkan itu akan kita jalankan," kata Jero.
Tiga strategi penghematan energi yang peraturannya akan terbit adalah larangan penggunaan Premium untuk mobil instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pemerintah mendorong penghematan penggunaan listrik dan air di kantor dan perumahan, dimulai dari perumahan dan perkantoran pemerintah. Program ketiga adalah konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah berencana merampungkan kajian pembatasan BBM bersubsidi minggu depan. Hal ini sesuai keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar rampung minggu depan. "Diskusi awal sudah, alternatif-alternatif sudah disampaikan, cuma ini menyimpulkan dan mengambil keputusan," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan.
Gamawan menambahkan dalam minggu ini banyak menteri yang akan menyampaikan presentasi terkait pembatasan BBM bersubsidi dalam berbagai sidang kabinet terbatas. "Akan membawa konsep-konsep," kata dia.
Rencananya, dari sekian opsi yang akan dipresentasikan itulah keputusan pembatasan BBM bersubsidi ini diambil. "Insya Allah minggu depan," kata dia.
BERNADETTE CHRISTINA | ARYANI KRISTANTI
