Merasa Dikriminalisasi, Misbakhun Mengadu ke PBB

INILAH.COM, Jakarta - Kader Partai Keadilan Sosial (PKS), Misbakhun merasa, dirinya dikriminalisasi oleh pemerintah. Untuk itu Misbakhum berencana mengadukannya ke Komnas HAM PBB.

Kriminalisasi yang dirasakan oleh mantan anggota DPR ini sudah merusak citra dan kehidupan pribadinya. Meski demikian dirinya percaya dan terus memperjuangkan kebenaran yang dimiliki sehingga bisa lepas dari jeratan kasus setelah Dikabulkannya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

"Saya akan adukan ke PBB karena dikriminalkan oleh pemerintah," ujarnya, di Jakarta (1/8/2012). Kasus yang dialaminya kemarin sebenarnya bukanlah kasus Tipikor, melainkan 263 KUHP. kasus Tipikor yang diangkat tersebut dimunculkan agar dirinya dibenci oleh masyarakat karena dianggap sebagai koruptor. Dirinya hanyalah korban peradilan yang tidak menjunjung tinggi kebenaran.

Sistem hukum yang aneh dan tidak menghadirkan keadilan yang sebenarnya sudah membuat warga yang benar akan semakin tersingkirkan dan didiskriminatif.  Harus dilakukan sebuah terobosan untuk bisa mengubah sistem peradilan yang terjadi sekarang agar tidak semakin banyak orang - orang yang punya itikad baik terhadap kebenaran disingkirkan oleh produk pemerintah.

Misbakhun menambahkan, banyak saat ini terjadi peradilan - peradilan yang merugikan rakyat kelas bawah dan orang - orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Dunia harus melihat sistem peradilan yang dialami oleh bangsa kita agar bisa ada perubahan dan perbaikan. "Banyak terjadi Konflik agraria di daerah - daerah namun pemerintah hanya diam saja," tandasnya.[dit]