Sementara realisasi pemasangan stiker non-BBM subsidi masih berjalan, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan baru akan mulai diberlakukan pada September mendatang.
Dalam hal ini, pemerintah juga mengimbau dan memberi waktu tiga bulan kepada pemilik perkebunan dan pertambangan untuk menyiapkan tangki khusus BBM non-subsidi di tempat usahanya.
"Kita memberi waktu tiga bulan. Yang pasti, (kendaraan) perkebunan dan pertambangan tidak boleh pakai BBM subsidi. Tadinya mereka masih coba beli di SPBU. Kita minta menyiapkan sarana sendiri karena ternyata masih ada perkebunan dan pertambangan yang tidak punya tangki sendiri," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Jumat (15/6), pekan lalu.
Adapun pengawasan BBM non-subsidi untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilakukan oleh BPH Migas. Mereka secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. (kpl/why/bun)
