Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, negara-negara penghasil emisi karbon dioksida mestinya membayar mahal Indonesia khususnya kepada daerah provinsi yang masih memiliki hutan luas.
"Negara-negara di Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya memproduksi CO2, hutan mereka habis dan kita yang menanggung risikonya, ini kan tidak adil," kata Longki Djanggola di Palu, Rabu.
Semestinya kata Longki mereka penghasil emisi membayar mahal Indonesia termasuk Sulawesi Tengah yang masih memiliki hutan yang luas. "Apalagi Indonesia sudah dianggap sebagai "paru-paru" dunia,"ujarnya.
Tetapi masalahnya kata Longki, tidak semudah apa yang dipikirkan untuk bisa mendapatkan uang dari negara donor untuk membiayai perawatan hutan di negara ini.
Salah satu skema yang ditawarkan oleh negara donor adalah program pengurangan emisi karbon melalui Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD.
Longki berharap Sulawesi Tengah mendapat keuntungan ekonomis dari merawat hutan sehingga bisa membantu masyarakat di daerah ini.
Dia mengatakan, program REDD yang rencana diimplementasikan 2013 tidak memproteksi pengelolaan hutan menjadi perkebunan maupun di sektor pertambangan.
"Kita tetap butuh pembangunan di sektor perkebunan. Kalau misalnya hutan nanti tidak bisa lagi dikelola, ya mau makan apa masyarakat kita. Kecuali negara donor itu mau berikan kita uangnya," kata Longki.
Menurut Longki, kepentingan sektor perkebunan dan pertanian tetap harus berjalan, di sisi lain perawatan hutan juga tetap dilaksanakan.
Longki mengatakan, kondisi hutan di Sulawesi Tengah masih jauh lebih baik dibanding beberapa daerah lainnya di Indonesia.
"Bahkan secara nasional kita jauh lebih baik," katanya.
Asisten II Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Elim Somba mengatakan luas hutan di Sulawesi Tengah terus mengalami penyusutan kurun waktu 10 tahun terakhir.
Dia mengatakan luas hutan Sulawesi Tengah yang sebelumnya mencapai 4.394.932 hektare atau 64,6 persen dari luas wilayah provinsi menurun menjadi 3.248.458 hektare atau 52,20 persen.
"Ini data terbaru yang masuk dalam draft rencana tata ruang provinsi," kata Elim.
Penyusutan luas hutan tersebut terjadi kurun waktu 1994 sampai dengan 2011 karena berbagai faktor antara lain perkebunan dan pertambangan.
Elim mengatakan semua para pemangku kepentingan atas tutupan hutan di daerah ini terus memperhatikan kondisi hutan yang terus mengalami penurunan lahan akibat deforestasi dan degradasi hutan.(rr)
Yahoo! OMG