Jakarta (ANTARA) - Cawagub DKI Jakarta Nono Sampono menegaskan, adanya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) serta berbagai aksi intimidasi dan kekerasan terhadap warga merupakan indikasi nyata kecurangan Pilkada DKI.
Kepada pers di Jakarta, Selasa, cawagub dengan nomor urut 6 itu menuturkan bahwa ada kaitan erat antara peristiwa kekerasan yang terjadi di lapangan dan kekisruhan tahapan pelaksanaan Pilkada, terutama menyangkut kekacauan DPT itu.
"Saya bingung kenapa sudah tahu akan ada masalah DPT di kemudian hari tapi semua pihak seperti tenang-tenang saja membiarkan. Masih ada waktu untuk mengoreksi dan mencegah kekecewaan yang lebih mendalam," ujar Nono.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa di semua aspek pilkada ini sangat menyedihkan, seperti DPT kacau, kekerasan merajalela sampai terjadi pembacokan dan penculikan, serta diskriminasi terjadi di mana-mana.
Menurut Nono, fenomena ini adalah bukti bahwa masyarakat Jakarta tidak terlalu peduli dengan kotanya dan terlalu "nerima" atau bahkan mendukung terhadap berbagai bentuk penyimpangan di Jakarta ini.
Ditegaskannya pula bahwa dirinya sangat sedih dengan anggota relawannya yang harus dirawat dengan 25 jahitan dan anggota lainnya yang masih diculik dan belum tahu keberadaannya.
"Saya sangat geram dan tidak akan tinggal diam sampai pelakunya tertangkap. Tapi saya yakin yang berani melakukan penculikan dan pembacokan selama masa kampanye, pasti berani melakukan kecurangan di TPS saat pencoblosan," kata Nono.
Secara terpisah Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampouw mengatakan, kecurigaan akan validitas DPT yang melahirkan gugatan itu terjdi karena adanya dugaan penggelembungan data DPT untuk kepentingan calon tertentu, yang dalam hal ini calon incumbent.
Hal itu, ujarnya, disebabkan yang memiliki data akses soal DPT hanyalah KPU dan gubernur kepala daerah DKI Jakarta.
Menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan mengingat waktu pencoblosan makin dekat, Jerry mengatakan, harus ada langkah-langkah konstruktif dari KPU Jakarta yang juga melibatkan publik.
"Kuncinya ada di KPU Jakarta yang harus meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada kongkalikong antara KPU dan incumbent," ujar Jeirry.
Sementara itu Wahyudinata dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, menegaskan, pihaknya sudah beberapa bulan ini terus memantau persoalan kisruh DPT dan meminta KPU Jakarta menyelesaikan permasalahan ini.
Wahyudinata sepakat dengan Jerry bahwa Pilkada di DKI Jakarta ini harus berlangsung aman, damai, dan jujur. Karena itu persoalan DPT jangan sampai menodai demokrasi di Ibukota Jakarta.
Saat ini, Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) tengah memproses laporan dari beberapa tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terhadap DPT yang telah ditetapkan KPU DKI 2 Juni 2012 yang berjumlah total 6.983.692 orang, sebab diduga masih banyak kelemahan, terutama nama pemilih ganda dan manipulasi data lainnya.(ar)
Yahoo! OMG