Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemangku kepentingan lainnya mulai memantapkan kesiapan tuan rumah penyelenggaraan sebagian acara puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013.
"Berbagai kesiapan sudah harus dilakukan sejak dini karena sebelum penyelenggaraan acara puncak APEC, akan ada sejumlah pertemuan pra-APEC atau Informal Senior Official Meeting (ISOM) yang rencananya awal 2013 selama 21 hari," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB Ridwan Syah di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan, pertemuan pra-APEC itu merupakan kegiatan besar yang akan diikuti oleh sekitar 2.000 peserta dari 21 negara.
Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia pertemuan puncak ke-21 APEC 2013, yang ditetapkan setelah pertemuan puncak APEC ke-17 di Singapura pada 2009.
Pertemuan APEC berikutnya dilakukan di Jepang (2010), lalu berturut-turut Amerika Serikat (2011) dan Rusia (2012), kemudian di Indonesia pada 2013.
APEC merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah APEC 2013 maka akan dapat memberikan kesempatan untuk menentukan arah kerja sama kawasan dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya.
Serangkaian kegiatan APEC 2013 direncanakan akan dilaksanakan di Bali, dan NTB dapat mengambil peran dalam berbagai pertemuan yang ada.
"Kesiapan NTB sebagai tuan rumah sebagian acara antara lain dari aspek kebandarudaraan, karena akan ada banyak pesawat yang menyinggahi Bandara Internasional Lombok," ujar Ridwan Syah.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) agar menyiapkan lokasi parkir pesawat tamu negara.
Sejauh ini, lokasi parkir pesawat di BIL hanya bisa menampung empat unit pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 737, dan tujuh pesawat berbadan kecil.
"Jadi, hanya bisa 11 unit pesawat, tapi belum bisa didarati pesawat sejenis Boeing 747 karena landasan pacunya masih harus ditambah hingga minimal 3.000 meter. Sekarang baru 2.750 meter," ujarnya.
Hal lainnya yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah tempat pelaksanaan pertemuan dan serangkaian acara tersebut, yakni pengamanan, infrastruktur, sarana-prasarana transportasi, tempat penginapan dan hal penting lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD NTB Misbach Mulyadi mengatakan, kesiapan bandara untuk didatangi pesawat tamu negara memang harus dilakukan sejak dini.
Menurut dia, kalaupun pesawat kenegaraan seperti Air Force 1 belum bisa mendarat di BIL maka bandara internasional di Pulau Lombok itu harus bisa menampung pesawat tamu negara lainnya.
"Mungkin saja Aior Force 1 mendarat di Jakarta atau Surabaya, tetapi pesawat pengganti yang mengangkut tamu negara itu harus bisa mendarat di BIL. Itu yang harus dipersiapkan sejak dini," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia atau Indonesian Congress And Convention Association (INCCA) NTB itu. (jk)
Yahoo! OMG