Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN -- Nunukan dipastikan tidak bakal menerima Adipura, sebelum daerah ini memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Adipura merupakan penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nunukan Jaya Martom mengatakan, dari hasil rekapitulasi penilaian BLHD Kalimantan Timur untuk kriteria kota kecil, Nunukan berada diurutan 7 dari kota lainnya di Kaltim. Penyebab utamanya, karena Nunukan belum memiliki tempat TPA yang layak.
“Persyaratan utama TPA. Karena ini berhubungan dengan kebersihan. Itu paling utama, itu syarat utama. Kalau tidak ada TPA, tidak dapat Nunukan,” ujarnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Nunukan agar segera memfungsikan TPA untuk mendongkrak nilai pada penilaian Adipura.
Selama ini Nunukan hanya mengandalkan TPA Sungai Fatimah yang berada sekitar 200 meter dari kediaman pribadi Bupati Nunukan Basri. Letaknya persis di pinggir jalan umum yang biasa dilalui menuju ke sejumlah fasilitas umum seperti SMK 1 Nunukan, Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan dan Kantor Kodim 0911 Nunukan.
Kepada tribunkaltim.co.id baru-baru ini, Kepala Bidang Kebersihan DKPP PMK Nunukan Saiful Djamal menjelaskan, hingga kini pihaknya belum bisa merelokasi TPA dimaksud karena terkendala dana dan lahan. Sebenarnya, kata dia, jika mengacu pada aturan perundang-undangan, seharusnya tahun 2013 TPA harus menggunakan sistem sanitary landfills.
Berdasarkan aturan itu, sudah tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping seperti TPA Sungai Fatimah. Hanya saja, untuk mewujudkan sistem sanitary landfills, masih terkendala pada pendanaan.
Hingga tahun 2012, dana yang masuk dari APBN masih sangat minim sekali. “Kita berharap ada alokasi dari APBD Nunukan dan dari provinsi. Kita mengharapkan dari situ. Mudah-mudahan 2013 ada alokasi dana di situ.
Sampai tahun ini ada kurang lebih Rp14 miliar dari provinsi dan APBN. Sementara ntuk menyelesaikan itu, kita perkirakan hingga Rp40 miliar. Dari dana Rp14 miliar, privinsi mengharapkan 2012 TPA sudah bisa difungsikan, walaupun dengan segala keterbatasan,” ujarnya.
Yahoo! OMG