Berburu Harta Luthfi

Nurdin: Jk Masih Punya Peluang Capres

Makassar (ANTARA) - Ketua DPP Pemenangan Pemilu dan Pilkada wilayah Sulawesi Partai Golkar Nurdin Khalid menyatakan HM Jusuf Kalla masih memiliki peluang menjadi Calon Presiden.

"Golkar melalui pak Ketua Umum Aburizal Bakrie sudah mempersilahkan pak JK apabila ada partai yang mencalonkan. Tapi ini jangan di jadikan wacana lalu di ombang ambing. Beliau tokoh nasional jangan dijadikan alat politik saja," kata Nurdin di Makassar, Minggu.

Usai berbuka puasa dengan konsituen, mantan Ketua PSSI ini mengatakan, sebetulnya tidak ada hubungan yang tidak harmonis antara DPP dan seluruh fungsionaris Golkar dengan mantan Ketua Umum partai Beringin Rindang itu.


"Pak JK sebagai kader golkar, tidak ada sama sekali sekat, ini hanya mainan politik oleh partai lain," ungkapnya kepada jurnalis.

Terkait dengan adanya isu pemecatan JK pasca penetapan Aburizal Bakrie menjadi Capres dari Partai Golkar, sehingga beberapa partai besar mengiginkan JK untuk dijadikan Capres, kata dia, tidak menjadi soal.


"Nah, kalau mencalonkan pak JK kader golkar sangat mendukung, karena apa, Ketua Umum sendiri mempersilahkan pak JK kalau hendak dicalonkan Capres dari partai lain," ulasnya.

Pria kelahiran Bone, Sulsel 17 November 1958 ini mengemukakan, dimana-mana Ketua Umum punya hak prerogatif berdasar pada aturan lama, jangankan jadi Capres, Bupati dan lainnya dibolehkan asalkan meminta izin dari ketua umum.


"Jadi aturan baru sih tidak dibolehkan memilih yang lain. Tapi nanti apabila pak JK maju ada hal khusus dilakukan DPP, ada perlakuan khusus karena beliau adalah kader golkar. Dan golkar sendiri tidak pernah punya niat pecat JK," kilahnya.

Ditanyai jurnalis dengan pemecatan JK akan mempengaruhi suara di Sulsel sebagai salah satu lumbung suara golkar, kata mantan anggota DPR RI ini, itu merupakan pilihan.


"Jadi begini, memilih Capres dengan memilih partai itu berbeda. Kalau pak JK orang Sulsel pasti orang memilih beliau itu jelas. Sebab, banyak aspek yang dilihat bila memilih presiden khususnya ketokohan seseorang, bukan melihat partainya," ucap dia. (ar)

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Yakinkah Anda, wanita-wanita yang terlibat dengan Ahmad Fathanah akan dikenakan sanksi hukum?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat