Jakarta (ANTARA) - Organisation for Economic Cooperation and Development mengatakan kebijakan proteksi impor Indonesia menghambat daya saing sektor pertanian dan membatasi pertumbuhan produktivitas pertanian Indonesia.
"Dimungkinkan kemajuan lebih lanjut menuju arah peningkatan penghasilan dan akses pangan bagi banyak rumah tangga tani," kata Direktur Perdagangan dan Pertanian OECD, Ken Ash di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, diversifikasi produksi padi dengan komoditas bernilai tinggi seperti tanaman buah dan sayuran serta tanaman perkebunan telah berkontribusi pada peningkatan penghasilan dan akses pangan bagi banyak rumah tangga tani.
Dalam laporan yang diberikan OECD kepada Kementerian Pertanian itu disebutkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi penanaman modal pertanian yang lebih tinggi dan membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional.
Indonesia menurut OECD, perlu mereformasi skema subsidi input dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan.
Dalam laporan itu disebutkan, upaya mendorong penanaman modal swasta yang berkelanjutan pada sektor pertanian merupakan hal penting guna meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, perlu memaksimalkan manfaat pembangunan dari sektor pertanian yang kuat dan mencapai ketahanan pangan.
Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Tahlim Sudaryanto mengatakan dari laporan OECD ini dapat diketahui dua hal penting, yaitu Indonesia mengetahui pandangan lembaga internasional mengenai skema kebijakan yang sedang kami lakukan.
"Kedua, laporan ini akan didistribusikan ke berbagai kalangan untuk menjadi referensi terkait dengan sektor pertanian," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Tahlim Sudaryanto.
Menurut dia, laporan itu menjadi rekomendasi dari berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Pertanian seperti swasembada pangan, pupuk dan investasi pertanian.
Tahlim mengatakan laporan OECD itu akan dikaji lebih lanjut, karena Kementan memiliki argumen tersendiri dalam menjalankan kebijakannya. "Tentu kami punya argumen sendiri, terkait risiko fluktuasi dan ketidakmenentuan pasar internasional serta konsekuensi dalam biaya," katanya. (tp)
