Sydney (AFP/ANTARA) – Pajak karbon Australia mendapatkan sambutan dingin dalam jajak pendapat pada Senin, menunjukkan bahwa langkah yang diambil Perdana Menteri Julia Gillard untuk mengatasi perubahan iklim tidak diterima masyarakat dan pemerintahannya akan kehilangan pamor.
Hanya 33 persen suara yang memberikan dukungan untuk pajak yang diperkenalkan pada Minggu tersebut, menurut hasil survei Nielsen yang dipublikasikan di Sydney Morning Herald, dengan 62 persen dari 1.400 peserta jajak pendapat menentangnya.
Pemerintah tersebut meluncurkan pajak karbon, yang akan membebankan pajak sebesar 23 dolar Australia (sekitar Rp220.714) per ton emisi karbon pada sekitar 350 pembuat polusi tertinggi di negara itu.
Partai Gillard, jauh dibelakang kaum oposisi konservatif yang dipimpin Tony Abbott, dengan persentase dukungan dibagi 42-58 di antara mereka
Australia, salah satu penghasil emisi karbon per kapita tertinggi di dunia, telah lama memperdebatkan mengenai pajak polusi semacam itu, namun masalah tersebut justru memecah belah dan memicu protes besar.
Perdana menteri tersebut pada Senin mengatakan bahwa butuh waktu beberapa bulan untuk mengubah opini.
"Terdapat kampanye ketakutan histeris dari para pedagang yang berusaha meyakinkan masyarakat selama 12 bulan terakhir,” kata Gillard kepada ABC Radio.
Ketetapan yang dibuat Gillard melibatkan harga tetap untuk tiga tahun pertama, sebelum beralih ke skema berbasis pasar perdagangan emisi yang mirip dengan Uni Eropa. (ai/ml)
