Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) meminta pemerintah menghapus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Penghasilan (PPn) dari penjualan BBM non subsidi, BBM Industri dan BBM Marine.
"Penghapusan pajak akan menjadi daya tarik bagi para pengguna BBM subsidi untuk beralih ke non subsidi. Hal tersebut akan meningkatkan penjualan BBM non-subsidi," kata Ketua APBBMI Jojok Moedjijo ketika dihubungi di Jakarta, Senin.
Jojok mengatakan penghapusan PBBKB dan PPn, akan memperkecil disparitas harga antara BBM subsidi dengan non subsidi.
"Harusnya hal ini mendapat perhatian serta diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.
Selain itu, Jojok menuturkan pemerintah seharusnya menghilangkan peraturan yang menghambat penjualan dan peningkatan penyaluran BBM non subsidi sebagaimana yang dirasakan oleh para penyalur terkait Peraturan Menteri ESDM No 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
"Aturan tentang penjualan dan penyaluran BBM non subsidi tidak harus seketat penjualan BBM subsidi, mengingat tidak terdapat subdisi yang diberikan pemerintah," paparnya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal APBBMI Sofyano Zakaria mengatakan seharusnya penyaluran BBM non subsidi dapat disejajarkan dengan komoditas atau produk strategis dan vital lainnya yang sama-sama berkaitan dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti beras, gula dan minyak goreng. Dalam penyaluran komoditas tersebut, pemerintah sudah memberlakukan azas perdagangan umum.
"Seharusnya dalam penjualan BBM non subsidi juga tidak dipagari dengan peraturan ketat yang justru malah akan mengurangi penjualannya. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan insentif dalam perdagangan BBM non subsidi yang harusnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah maupun menteri," katanya.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax 92 dari Rp8.600 per liter menjadi Rp9.250 per liter, terhitung mulai Jumat (3/8).(rr)
