Jakarta (ANTARA) - Pakar politik Mochammad Nur Hasim mengatakan calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR minim tokoh.
"Tantangan internal Komnas HAM ke depan adalah krisis ketokohan karena calon anggota yang saat ini mengikuti uji kepatutan dan kelayakan minim tokoh," kata Mochammad Nur Hasim dihubungi dari Jakarta, Kamis.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan Komnas HAM merupakan sebuah lembaga yang penting dan memiliki tugas yang berat.
Karena itu, adanya komisioner yang memiliki karakter ketokohan sangat dibutuhkan untuk menghadapi, mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi.
"Tantangan penegakan HAM saat ini sudah bukan lagi pemerintah. Namun, pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat komunitas sipil," katanya.
Pelanggaran aparat sedikit
Nur Hasim mengatakan pascareformasi maka pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara relatif lebih sedikit dibandingkan yang terjadi antarmasyarakat.
Dia mencontohkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam sejumlah konflik di masyarakat, seperti yang dialami kelompok Ahmadiyah dan Syiah.
"Aparat kepolisian tampaknya enggan menangani pelanggaran HAM yang muncul dalam konflik di komunitas sipil. Komnas HAM perlu tokoh yang bisa menjadi ikon penegakan HAM," katanya.
Karena itu, bila melihat para calon yang saat ini sedang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, dia pesimistis Komnas HAM ke depan akan mampu memberikan kinerja seperti yang diharapkan.
Komisi III DPR sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM secara maraton. Total ada 30 orang calon anggota Komnas HAM yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sekarang, anggota Komnas HAM adalah 11 orang.
Setelah uji kepatutan dan kelayakan tersebut selesai, Komisi III mengagendakan pemilihan dan penetapan pada Senin (22/10) mendatang.(rr)
Yahoo! OMG