Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan keterlibatan TNI dalam penanganan aksi demonstrasi oleh kelompok tertentu tetap dilakukan proposional, tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat.
"TNI terlibat dalam penanganan demonstrasi, unjukrasa, jika ada permintaan dari Polri, itu pun dilaksanakan sesuai kapasitas TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. Karena bagaimana pun masalah aksi buruh ini merupakan masalah gangguan keamanan yang menjadi lingkup Polri," katanya, usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dari Divisi-2/Kostrad di Malang (Jawa Timur) kepada Divisi-1/Kostrad di Cilodong (Depok, Jawa Barat), di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Agus menegaskan, TNI selaku komponen pertahanan negara dituntut mampu mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna menghadapi berbagai ancaman dan gangguan keamanan yang terkait dengan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia.
"Jadi TNI selalu mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan, jadi manakala dibutuhkan kami sudah siap. Jangan sampai saat dibutuhkan, kami terlambat mengantisipasi. Semua dilakukan proposional," kata Panglima TNI menekankan.
Ia menambahkan, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi akan difokuskan pada pengamanan obyek, fasilitas, sarana dan prasarana umum atau vital yang diperkirakan menjadi sasaran amuk massa.
"Jadi, keberadaan TNI tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, kecuali dengan pengunjuk rasa. Kita semua kan tidak ingin ada pabrik yang rusak, atau fasilitas umum lainnya rusak," katanya.
LSM kecam
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh mengecam rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi para pekerja atau buruh, bahkan pelibatan militer itu dinilai sebagai langkah mundur reformasi TNI.
"Pelibatan TNI merupakan langkah mundur reformasi TNI," kata Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Chrisbiantoro.
Penyataan sikap dari koalisi LSM yang terdiri atas KontraS, Imparsial, Maarif Institute, Indonesia Coruption Watch (ICW), Migrant Care, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) itu menanggapi janji Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris yang memerintahkan aparatnya memukul mundur jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol.
Chrisbiantoro menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian lebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI, bahkan akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri.
Direktur Eksekutif IDSPS, Mufti Makarim, mengatakan, pelibatan institusi TNI dalam menanggulangi persoalan aksi demonstrasi buruh dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme di tubuh TNI.
"Saya kira ini suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dalam semangat profesionalisme TNI. Kita tahu bahwa UU TNI mendorong TNI sepenuhnya dimaksimalkan untuk fungsi pertahanan bukan pada fungsi penanganan keamanan dalam negeri," kata Mufti.
