Seoul (AFP/ANTARA) – Partai yang berkuasa di Korea Selatan mengecam balik Jepang, Minggu, dalam sebuah perselisihan atas sengketa kepulauan, mengatakan tindakan yang dilakukan Tokyo terkait masalah yang diajukan ke pengadilan internasional sangat tidak bijaksana.
Baris teritorial pulau yang dikuasai Korea Selatan bergolak selama beberapa dekade, kini merebak kembali pada Jumat ketika Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak mengunjungi wilayah gunung berapi di laut Jepang (Laut Timur).
Jepang yang marah memanggil kembali duta besarnya dari Seoul dan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengatakan perjalanan tersebut, merupakan yang pertama yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan, “sangat menyedihkan”.
Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba mengatakan pada Sabtu bahwa Tokyo dapat mengajukan ke pengadilan internasional untuk menyelesaikan baris kepulauan tersebut, yang dikenal dengan Dokdo di Korea dan Takeshima di Jepang.
Partai New Frontier yang berkuasa di Korea Selatan mengatakan tindakan tersebut sangat tidak “bijaksana” dan meminta Jepang untuk sepenuhnya bertobat atas Kekuasaan kolonial atas korea yang keras dari 1910 hingga 1945, sebuah sumber kebencian di antara orang Korea.
Hong II-Pyo, seorang juru bicara partai, mengatakan dalam pernyataanya yang dikutip oleh Kantor berita Yonhap bahwa klaim Jepang atas Dokdo “tidak masuk akal” yang memicu kemarahan Korea.
Hong juga mengutip buku-buku teks Sekolah Jepang, dan mengkritik dengan mengatakan mendistorsi sejarah dan penolakan Tokyo atas keluhan para wanita Korea yang dipaksa masuk tempat pelacuran militer Jepang selama Perang Dunia II.
“Kami mengecam tindakan Jepang. Dan jika Jepang terus mengklaim Dokdo, kami tidak bisa tapi menganggapnya sebagai penolakan kepada Jepang yang menyerang teritorial Korea,” ujar Hong.
Sengketa sejarah terus merusak hubungan kedua negara tersebut, meskipun hubungan ekonominya dekat dan berbagi keprihatinan atas program nuklir dan rudal Korea Utara .
Jepang mungkin menemukan kesulitan untuk membawa masalah pulau tersebut ke pengadilan, yang mana membutuhkan persetujuan antara pihak yang berselisih untuk membuat aturan yang mengikat.
Korea Selatan menolak pengulangan usulan oleh Jepang pada 1950-an dan 1960-an untuk membiarkan pengadilan mengatur masalah tersebut.
Di Olimpiade London pada Sabtu, Park Jong-Woo dari Korea Selatan dilarang untuk mengikuti upacara pemberian medali kompetisi sepak bola pria setelah dia merayakan kemenangannya melawan Jepang dengan memegang spanduk menyatakan klaimnya terhadap pulau sengketa tersebut.
Pemain gelandang yang berusia 23 tahun tersebut digambarkan di lapangan dengan tanda yang mengatakan “Dokdo adalah pulau kami.” (dh/ml)
