Yangon (AFP/ANTARA) - Sepuluh pekerja bantuan termasuk beberapa staf PBB ditahan di Myanmar bagian barat di balik kerusuhan kelompok mematikan, kata badan dunia itu Jumat.
Satu kelompok hak asasi manusia memperingatkan penahanan massal Muslim di daerah bergolak di Myanmar itu.
Dalam buletin tentang situasi di negara bagian Rakhine yang dicabik kekerasan, PBB mengatakan bahwa staf kemanusiaan telah menahan mereka untuk "diperiksa", dan menambahkan bahwa pemerintah Myanmar telah gagal menanggapi untuk memeriksa mereka yang ditahan.
Lebih dari 80 orang tewas dalam gelombang kekerasan komunal antara
etnik Rakhine yang beragama Buddha dan Muslim Rohingya yang melanda negara pada Juni, yang memaksa puluhan ribu orang melarikan diri karena rumah-rumah dibakar dan masyarakat terpecah-belah.
"Saat ini, sekitar 10 pekerja PBB dan staf LSM internasional disekap di dalam tahanan oleh pihak berwenang dari negara bagian Rakhine untuk ditanyai," kata satu pernyataan badan kemanusiaan PBB, OCHA.
PBB "telah dilapori tentang situasi pemerintah pada beberapa kesempatan, dan meminta pemerintah untuk menginformasikan tentang setiap anggota staf yang ditahan."
Enam staf lokal Medecins Sans Frontieres termasuk di antara mereka yang ditahan, kata MSF dalam satu pernyataan kepada AFP, Jumat, meskipun salah satunya sejak itu telah dibebaskan.
"Kami tidak memiliki informasi lengkap mengenai alasannya," kata MSF. Pengobatan amal untuk sementara menghentikan kegiatan dan pengurangan pegawai dilakukan bulan lalu di proyek-proyek negara bagian Rakhine.
Meskipun pasukan keamanan telah memadamkan kerusuhan yang terburuk, puluhan ribu orang masih berada di kamp-kamp bantuan pemerintah dengan Program Pangan Dunia PBB melaporkan bahwa mereka telah menyediakan makanan untuk sekitar 100.000 orang.
Sepuluh warga Muslim tewas pada 3 Juni oleh balas dendam massa Buddha yang mencari pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan lokal, dan kedua pihak saling menuduh melakukan serangan kekerasan.
Keadaan darurat masih berlaku di beberapa daerah dan Pengamat Hak Asasi Manusia pada Jumat menuduh beberapa orang di pasukan keamanan Myanmar telah melakukan penangkapan massal dan pelanggaran-pelanggaran lainnya pada masyarakat Muslim.
"Sementara tentara Burma sebagian besar terlibat kekerasan sektarian, pelanggaran-pelanggaran oleh pasukan keamanan terhadap masyarakat Rohingya tampak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir," kata HRW menggunakan nama Myanmar era kolonial.
"Penangkapan massal ini berlangsung di negara bagian utara Arakan (Rakhine) dan tampaknya berbau diskriminatif, pada saat pihak berwenang di kota-kota itu tidak tampak menyelidiki atau menahan orang Arakan yang diduga melakukan serangan kriminal."
Puluhan tahun diskriminasi telah membuat Muslim Rohingya tanpa negara dan dipandang oleh PBB sebagai salah satu minoritas yang paling dianiaya di planet bumi ini.(rr)
