Washington (AFP/ANTARA) - Beberapa pejabat AS bertemu di Washington pekan ini dengan para pemimpin Kurdi Suriah dalam upaya membangun "oposisi lebih erat" guna menentang Presiden Suriah,Bashar al-Assad, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.
Robert Ford, duta besar yang meninggalkan posnya di ibu kota Suriah, Damaskus, karena alasan keamanan dan koordinator khusus Suriah Fred Hof, bertemu dengan delegasi dari Dewan Nasional Kurdi Suriah (KNC), kata departemen tersebut.
"Itu adalah bagian dari upaya yang sedang kami lancarkan, pembahasan ... guna membantu oposisi Suriah membangun oposisi yang lebih erat terhadap (Bashar) al-Assad," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner kepada wartawan. Ditambahkannya, itu adalah kunjungan remi pertama KNC ke Washington.
"Warga Kurdi Suriah serta etnik lain minoritas di Suriah telah dan selalu akan menjadi bagian penting dalam susunan masyarakat yang beragam di negeri tersebut," kata Toner.
"Mereka membahas revolusi Suriah, terutama bagaimana KNC, bersama kelompok lain oposisi Suriah, dapat membantu peralihan menuju demokrasi di Suriah," katanya.
"Dan pertemuan ini berada dalam konteks upaya kami secara keseluruhan guna menjangkau kelompok luas oposisi Suriah," Toner menambahkan sebagaimana dikutip AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu.
Selama pembicaraan di Irak utara pada 30 Januari yang melibatkan masyarakat Kurdi Suriah, pemimpin KNC Jawad al-Mulla menyerukan pemerintah otonomi Kurdi di dalam wilayah Suriah.
Radwan Ziadeh, anggota Dewan Nasional Suriah (SNC) yang berpusat di AS, organisasi payung oposisi di pengasingan, mengatakan ia percaya Washington sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara KNC dan SNC. Washington seringkali berhubungan dengan SNC.
Ziadeh mengatakan kepada AFP SNC sedang berunding dengan KNC mengenai pengakuannya sebagai anggota, termasuk penyelenggaraan pembicaraan tentang apa "rencana terbaik" untuk melindungi hak mereka di negara demokratis masa depan Suriah.
Sikap SNC ialah "terlalu dini" untuk menjanjikan otonomi bagi suku Kurdi Suriah sebab masalah tersebut mesti ditangani dalam perundingan setelah jatuhnya pemerintah Bashar al-Assad, kata Ziadeh.
Suku Kurdi Suriah merupakan sembilan persen dari 23 juta warga Suriah. Kebanyakan dari mereka tinggal di Suriah utara dan di Damaskus.
Mereka berulangkali mengeluhkan diskriminasi dan menuntut pengakuan bagi kebudayaan Kurdi mereka, bahasa mereka serta perlakuan sebagai warganegara penuh Suriah.
Selusin kelompok politik Kurdi dilarang oleh pemerintah di Damaskus.(rr)
