TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kembali menegaskan bahwa uji kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak bisa menggunakan anggaran APBN. Pasalnya, proyek Jembatan Selat Sunda bukan sekadar proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera.
"Saya ingatkan kembali, proyek ini bukan soal jembatan saja. Di sini kita ingin juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, industri terpadu di wilayah tersebut," kata Menteri Hatta ketika ditemui di Gedung DPR seusai rapat di Badan Anggaran, Senin, 1 Oktober 2012.
Hatta menambahkan Jembatan Selat Sunda juga tidak bisa diserahkan ke pemerintah sepenuhnya. Pasalnya, proyek Jembatan Selat Sunda adalah proyek besar yang membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Kalau JSS sepenuhnya memakai anggaran APBN, dipastikan pemerintah harus meminjam uang.
"Jadi kita jangan menggunakan APBN. Gabungan swasta dan BUMN lebih ideal untuk proyek ini. APBN bisa disisihkan untuk prioritas lainnya," ujar Hatta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, ia belum bisa memberikan komentar tentang kemungkinan JSS diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Menteri Agus mengatakan, saat ini belum saatnya untuk membahas hal itu.
Saat dimintai konfirmasi terkait kabar Tommy Winata bersama konsorsiumnya, PT Graha Banten Lampung melepas proyek Jembatan Selat Sunda kepada pemerintah sepenuhnya, Agus kembali mengatakan bahwa ia belum bisa menjawab hal itu. "Saya belum bisa jawab," ujar Agus sambil berbisik ke Tempo.
Sebelumnya tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk membahas proyek Jembatan Selat Sunda telah memutuskan bahwa proyek itu dan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSIS) akan dibangun menjadi satu kesatuan.
ISTMAN MP
Wika Bangun Jalan di Brunei Darussalam
Penyatuan Tiket dan Pajak Bandara Berlaku Hari Ini
Al-Qaeda Indonesi Gunakan Peledak Nitrogliserin
Menteri Hatta Dukung Proyek Monorail Dilanjutkan
