Pemecahan Kesenjangan Ekonomi Harus Jadi Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Persoalan pemerataan pembangunan ekonomi nasional masih menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan. Ketimpangan sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di bagian timur Indonesia akibat keputusan pembangunan sangat dirasakan masyarakat Sulawesi. Pemecahan masalah tersebut harus menjadi prioritas dan menjadi bagian dari suksesi pergantian kepemimpinan nasional yang mulai ramai diperbincangkan saat ini.

 "Laju kesenjangan yang terus terjadi harus segera dihentikan dengan memperkecil gap antara bagian barat Indonesia dengan bagian timur Indonesia," ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat berbincang-bincang santai dengan masyarakat Sulawesi Selatan usai Sholat Jumat di Masjid Al Markaz al Islami, Makassar, Jumat (17/2). 

Luthfi mengatakan, ketimpangan di timur terjadi disebabkan dua hal. Pertama, pembangunan telah melupakan sumber kekuatan lokal yakni sumberdaya kelautan di mana laut yang jadi sumber kehidupan justru menjadi tong sampah bagi limbah tambang. Laut harusnya lebih dioptimalkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia di bagian timur.

"Salah satu fasilitas yang harus dibenahi dan dikembangkan adalah infrastruktur transportasi laut yag menghubungkan antar pulau di bagian timur Indonesia. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harusnya disadari dengan memperkuat transportasi laut agar biaya ekonomi bisa lebih efisien," cetusnya.

Masalah kedua, lanjut Luthfi, adalah krisis pangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia bagian timur lebih diakibatkan tanah mereka digerus oleh bidang-bidang seperti pertambangan. "Eksploitasi aneka ragam sumber daya tambang seperti emas, nikel, batubara, tembaga, dan masih banyak lagi dilakukan dengan tidak memedulikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan," tuturnya.

"Seandainya bisa dikelola dengan baik, maka masyarakat timur tidak perlu alami krisis pangan. Sudah saatnya pemerintah menyusun neraca sumberdaya alam untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu menjaga kelestarian bagi generasi mendatang,” tegas Luthfi.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyambut baik niat pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bagian timur Indonesia. Tahun ini rencananya pemerintah mengucurkan dana Rp 20 triliun dari total dana kementerian PU sebesar Rp 62,5 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur di bagian timur Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Papua.