Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib petani rotan pascapelarangan ekspor bahan baku rotan yang berpotensi menyebabkan turunnya permintaan rotan.
"Ekspor produk jadi rotan memang meningkat, tapi pemerintah jangan hanya memikirkan industri, harus juga memikirkan nasib petani rotan yang menghadapi anjloknya permintaan bahan baku rotan karena ditutupnya pasar ekspor," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penurunan permintaan ini mungkin akan berpengaruh ke harga walaupun suplai rotan juga dipangkas. Tapi yang jelas penyerapan tenaga kerja di sektor ini akan berkurang, sementara industri rotan lokasinya di tempat lain sehingga tidak bisa menyerap limpahan tenaga kerja itu.
Karena itu, ia menambahkan, rencana pemerintah untuk melakukan revitalisasi industri rotan di daerah asal bahan baku harus segera direalisasikan. Bahkan seharusnya rencana itu sudah dilakukan terlebih dulu sebelum ada larangan ekspor ini.
Pada 2012 ini pemerintah membatasi produksi rotan yang boleh ditebang hanya sebanyak 143.000 ton atau turun 28,5 persen dari tahun lalu yang mencapai 200.000 ton. Pembatasan ini untuk mengantisipasi tidak terserapnya bahan baku rotan oleh industri dalam negeri.
"Pemerintah diharapkan segera memberikan terobosan baru terhadap petani rotan. Hal yang bisa dilakukan terhadap masalah ini bisa melalui pembentukan gapoktan atau perkumpulan petani kreatif rotan," ujarnya.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bantuan permesinan, keterampilan, promosi dan lain-lain, seperti yang dilakukan `onevillage and one product` di bidang rotan. Minimal petani bisa mengolah bahan mentah rotan menjadi bahan setengah jadi sehingga ada nilai tambahnya.
"Dengan demikian bisa meningkatkan daya serap dan daya jual dari rotan," ujar Ecky.
Ia menambahkan solusi itu juga bisa disinergikan dengan Menteri Pertanian, UMKM dan Perdagangan.
Ditegaskannya bahwa dukungan harus diberikan oleh seluruh kementrian terkait agar industri rotan ini bisa tumbuh.
Selain itu Ecky juga meminta pemerintah membereskan persoalan distribusi bahan baku rotan antar pulau yang masih terhambat setelah daerah industri rotan dikabarkan kesulitan memperoleh bahan baku dari daerah asalnya. (tp)
1 komentar