Pemerintah enggan berdialog dengan rakyat Papua

MERDEKA.COM, Krisis Papua sudah mengakar, namun hingga kini Jakarta dan perwakilan rakyat Papua belum pernah berdialog. Sejumlah pihak menuding pemerintah enggan terhadap tawaran itu.

Menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elisabeth, kekerasan di Papua tidak hanya dilakukan negara, tapi juga oleh masyarakat sipil. LIPI pernah merekomendasikan solusi untuk Papua, termasuk mendorong pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua. “Sayangnya presiden tidak merespon hal itu, malah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat-UP4B," katanya.

Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Stanley Adi Prasetyo juga menyayangkan sikap pemerintah itu. Dia menilai pemerintah terlalu banyak berpikir arti dialog yang dimaknai sebagai komunikasi setara antara dua pihak, padahal bukan itu intinya. Dia menuding Jakarta terlalu cepat berprasangkan buruk menanggapi tawaran dialog. “Dialog itu tidak sama dengan membuka peluang merdeka, buang jauh-jauh kecurigaan itu,” ujarnya.

Sebab itu, dia melihat pemerintah tidak serius menyelesaikan krisis Papua. Bahkan, Stanley mengkritik pembentukan UP4B tidak menyelesaikan masalah lantaran lembaga ini tidak berdiri sendiri. Satuan kerja dan dana operasionalnya masih di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari susut pandang kekerasan, Stanley menuduh Papua saat ini menjadi ladang latihan militer tentara terbaik dimiliki TNI. Dari laporan Komnas HAM dikutip Stanley, Papua menjadi daerah konsentrasi pasukan militer terbesar di Indonesia, di mana tersebar 14 ribu personel.

Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indrarti menilai kekerasan di Papua memang sengaja dilakukan. Bahkan, negara terkesan melindungi pelaku kekerasan di Papua. Padahal otonomi khusus Papua, menurut Poengky, adalah gula-gula politik setelah Tim 100 tokoh Papua dengan BJ Habibie seperti halnya dengan perlakuan Timor Timur. “Pada 2005, dewan adat Papua sudah mengembalikan otonomi khusus, tapi pemerintah tidak cepat tanggap,” ujar Poengky.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola mengakui jika referendum diglear, pendukung kemerdekaan bakal kalah. Sebab jumlah orang asli Papua kalah ketimbang penduduk pendatang. Hingga tahun lalu, terdapat 3,68 juta warga Papua, orang aslinya cuma 1,7 juta.