TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia resmi mengecam tindakan Israel menghalangi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri khusus Komite Palestina GNB di Ramallah, Palestina. Israel menolak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa masuk ke Ramallah bersamaan dengan Menteri Luar Negeri lain dari Malaysia, Kuba, dan Bangladesh. Akibatnya konferensi yang sudah direncanakan sejak Mei 2012 lalu, pada KTM Gerakan Non-Blok di Sharm El Sheikh, Mesir, ini terpaksa dibatalkan.
Alasan Israel bahwa beberapa negara anggota Komite tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dinilai lemah. "Kunjungan ini adalah ke wilayah Ramallah, Palestina, dan bukan ke Israel," kata Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri dari siaran pers Biro Administrasi Menteri Kementerian Luar Negeri yang diterima Tempo, Senin 6 Agustus 2012.
Juru bicara Kemeneterian Luar Negeri, Michael Tene, menyatakan setelah mengikuti pernyataan sikap Komite di Amman, Yordani, Menteri Marty Natalegawa langsung kembali ke Jakarta. »Menteri sudah dalam perjalanan kembali ke Jakarta," kata dia.
Minggu kemarin, 5 Agustus 2012, di Amman, Yordania, Indonesia bersama 12 negara anggota Komite Palestina lainnya mengutuk tindakan Israel. Tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power).
"Komite menyesalkan dengan sangat mendalam (deeply abhors) kenyataan bahwa Gerakan Non-Blok tidak dapat menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina melalui penyelenggaraan pertemuan di Ramallah. Tindakan Israel hanya akan memperkuat tekad GNB untuk membantu rakyat Palestina memperoleh harga dirinya dan hak mendirikan negara (statehood)," seperti disebutkan pernyataan bersama Komite Palestina.
Pertemuan yang seharusnya diselenggarakan pada 5-6 Agustus 2012 ini mulanya untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina.
Dalam pertemuan di Ramallah tersebut, Indonesia akan menegaskan kembali pentingnya pengakuan atas negara Palestina, dan bahwa kontribusi Gerakan Non-Blok mencapai perdamaian dan keadilan di Palestina harus dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih konkret. Pada akhir pertemuan, diharapkan akan diadopsi Deklarasi Solidaritas Khusus untuk Palestina (Special Solidarity Declaration for Palestine).
Selama kunjungan di Ramallah, Menlu Marty akan secara langsung melihat situasi di Palestina. Marty akan meninjau wilayah permukiman, dan kunjungan ziarah ke makam mantan Presiden Palestina, Yasser Arafat.
Di sela-sela pertemuan, Menlu Marty juga akan melakukan pembicaraan bilateral khusus dengan Menlu Palestina Dr. Riad Malki.
ARYANI KRISTANTI
Berita Populer:
Ketua DPR Bisa Pahami Sikap Israel
Ditolak Israel, Menlu RI Tak Bisa Masuk Palestina
6 Alasan Buruk Menghindari Seks
10 Penginapan di Thailand yang Sesuai Kantung
Yahoo! OMG