Jakarta (ANTARA) Pemerintah memiliki komitmen untuk mengintensifkan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan memberi perhatian lebih terhadap pembangunan di Indonesia Bagian Timur tersebut setiap tahunnya.
"Untuk meningkatkan pembangunan di KTI, pemerintah daerah setempat berperan sangat sentral dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional sehingga peningkatan kapasitas dan kualitas belanjanya sangat strategis bagi kinerja pembangunan nasional," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Menurut Armida, terdapat beberapa isu strategis yang sampai sejauh ini masih menggelayuti KTI. Di Papua misalnya isu strategis yang masih mengedepan adalah soal pembangunan infrastruktur wilayah; peningkatan akses pendidikan dan kesehatan; penurunan kemiskinan; peningkatan ketahanan pangan; dan peningkatan pelayanan publik.
Sementara di Maluku, selain percepatan pembangunan infrastruktur isu strategis lainnya adalah perluasan perkebunan dan percetakan sawah; pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau-puskesmas keliling laut; peningkatan sumber daya manusia (SDM); percepatan pembangunan lumbung ikan; dan pengembangan wisata bahari.
Sedangkan di Sulawesi beberapa hal yang menjadi isu strategis adalah peningkatan konektivitas wilayah; peningkatan SDM dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs); peningkatan produktivitas pertanian serta pemenuhan kebutuhan energi.
"Bahkan untuk pembangunan Papua, dalam rangka implementasi Perpres No 65 Tahun 2011 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat (atau P4B), telah diselenggarakan rapat koordinasi khusus (rakorsus) P4B dan hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan RKP 2013," ungkapnya.
Ditambahkannya, agar pembangunan di kawasan KTI lebih meningkat, pemerintah telah menaikkan dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otsus, dan Dana Penyesuaian.
Selain itu, lanjut Armida, untuk memancing investasi swasta, pemerintah mengupayakan agar belanja modal pemerintah lebih tinggi di daerah yang investasi swastanya rendah.
"Yang juga menjadi perhatian kami yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang mempunyai belanja modal pemerintah tinggi sebagai penggerak perekonomian daerah," katanya.(ar)
